Wakil Presiden Boediono, Rabu (3/11) di Jakarta, menyatakan, reformasi birokrasi diarahkan pada perbaikan pelayanan publik. Pemerintah akan menentukan indikator yang seharusnya dicapai pada setiap periode waktu.

”Sebenarnya hal ini juga terkait dengan keinginan menteri untuk merespons perkembangan terakhir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelayanan publik adalah sasaran akhir reformasi birokrasi. Ini langkah awal yang akan kita laksanakan,” ujar Wapres seusai memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional di Kantor Wapres, Jakarta.

Rapat membahas finalisasi desain besar birokrasi yang akan dituangkan dalam peraturan presiden. Seperti diberitakan, KPK melansir hasil survei integritas pelayanan publik dari sejumlah instansi. Hasilnya, ada pelayanan publik dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah kota yang buruk.

”Perlu dicatat, reformasi birokrasi ini dampaknya jangka panjang. Perubahannya pada banyak sekali aspek. Konsekuensinya itu tidak bisa kita harapkan dalam sehari atau dua hari. Ini jangka menengah dan panjang,” ujar Boediono lagi.

Menurut Wapres, reformasi birokrasi diarahkan pada perbaikan layanan publik. Pemerintah akan menentukan indikator yang harus dicapai pada setiap periode waktu.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menjelaskan, terdapat delapan area perubahan yang harus dilakukan dalam program reformasi birokrasi. Area perubahan atau bidang pembenahan itu meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, manajemen sumber daya manusia atau aparatur, sistem pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan pelayanan publik, perubahan pola pikir (mindset), dan dukungan regulasi.

Mangindaan mengakui, pembenahan dalam kerangka reformasi birokrasi di suatu instansi pemerintah mesti dilakukan sekaligus pada delapan area itu. Setiap area akan saling memengaruhi satu sama lain.

Terkait sistem pengawasan, dalam kerangka reformasi birokrasi, pemerintah membentuk tim independen dan tim penjamin kualitas.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat menyatakan, sejumlah indikator pencapaian yang ditargetkan untuk dicapai dalam reformasi birokrasi, antara lain, memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi yang tercatat 2,8 pada 2009 menjadi 5,0 pada 2014. Pemerintah juga menargetkan integritas pelayanan publik meningkat menjadi 8,0 pada 2014 dari 6,64 di tingkat pusat dan 6,46 di daerah pada 2009. (day)
Sumber: Kompas, 4 November 2010