SBY Pidato 30 Menit, Salah Sebut Kata Korupsi Dua Kali

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengekspresikan kecurigaan bakal adanya ''penunggang" di balik rencana memperingati Hari Antikorupsi hari ini. SBY mengaku, pihaknya telah dihadang oleh berbagai kalangan yang meminta moratorium (penangguhan) pemberantasan korupsi.

Pernyataan itu diungkapkan SBY lewat pidato kenegaraan pertama yang dilakukan untuk menyambut Hari Antikorupsi Sedunia di Istana Negara tadi malam. SBY didampingi sejumlah menteri. Mereka, antara lain, Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menkum HAM Patrialis Akbar, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara E.E. Mangindaan.

"Bahkan, ketika di awal-awal menggulirkan program pemberantasan korupsi ini, saya telah dihadang oleh beberapa kalangan yang meminta saya menjauh sa­ja dari agenda pemberantasan korupsi," kata SBY.

"Kelompok-kelompok itu meminta agar saya melakukan mo­ratorium pemberantasan korupsi. Dengan tegas saya katakan: Tidak!" tambah SBY.

Menggunakan bantuan teleprompter, SBY berpidato sekitar 30 menit. SBY sempat salah menyebut kata korupsi dengan ''korepsi" dan ''koperasi". SBY me­ngatakan, pemberantasan korupsi akan terus mendapatkan tantangan dan perlawanan. "Fenomena corruptors fight back atau serangan balik para pelaku koruptor pastilah akan terjadi. Namun, kita harus terus melangkah tegap dengan derap mantap maju ke depan melawan serangan-serangan balik demikian itu," katanya.

SBY mengatakan, Indonesia yang kaya raya tidak akan pernah menghadirkan kesejahteraan yang benar-benar adil bagi seluruh rakyat jika korupsi masih saja diberi toleransi. "Karenanya, saya tetap akan berjuang dan akan terus menyerukan Indonesia sebagai wilayah zero tollerance to corruption. Tidak ada toleransi terhadap korupsi di bumi Indonesia," ujarnya.

SBY mengatakan, kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan dengan iklim dan kehidupan bernegara yang koruptif pasti tidak akan tinggal diam. "Mereka akan terus berupaya dengan berbagai cara untuk menghentikan upaya kita membersihkan Indonesia dari korupsi. Terhadap kelompok demikian pun, kita tidak akan tinggal diam, ataupun memberikan toleransi," jelasnya.

Dia juga kembali menegaskan untuk memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. "Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, saya akan terus berjuang di garis paling depan, bersama semua elemen pemberantasan korupsi untuk memimpin jihad melawan korupsi," kata presiden.

Terkait peringatan Hari Antikorupsi Sedunia hari ini, presiden menyerukan agar semua merayakannya dengan baik. Dia mendukung setiap acara dan prakarsa untuk menggaungkan hari dan semangat antikorupsi itu. "Kepada yang melakukan aksi-aksi unjuk rasa, lakukanlah dengan damai dan tertib. Jangan beri ruang kepada pihak-pihak yang ingin membonceng dan menodai aksi antikorupsi yang memang sungguh mulia tersebut," pesannya.

SBY mengatakan, kasus hukum terakhir terkait dua pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto maupun Bank Cen­tury telah jelas menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi masih harus terus dilakukan. Presiden optimistis kembalinya Chandra dan Bibit ke KPK bisa membuat lembaga itu semakin baik dalam kerja-kerja pemberantasan korupsi. Meski demikian, lanjut SBY, perbaikan haruslah dilakukan secara serius di semua institusi penegakan hukum, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Presiden juga mendukung sepenuhnya penanganan kasus Bank Century. "Langkah politik melalui hak angket di DPR ataupun langkah hukum yang berlangsung harus kita hormati sebagai upaya bersama untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel," katanya.

Dia meminta BPK, BI, PPATK, LPS, dan Departemen Keuangan bekerja sama memberikan penjelasan yang proporsional dan profesional. SBY tadi malam juga memamerkan prestasi pemberantasan korupsi selama lima tahun terakhir. SBY mengatakan, indeks persepsi korupsi (IPK) berdasar survei Transparency International terus membaik. Pada 2004, IPK Indonesia masih 2,0 dan sekarang telah menjadi 2,8. "Nilai dan prestasi tertinggi yang pernah kita capai," ujarnya.

Lebih dari lima tahun ini, dia mengaku telah menandatangani 138 izin pemeriksaan bagi penye­lenggara negara. "Jumlah yang juga tertinggi dalam sejarah republik," kata SBY. Dalam lima tahun terakhir, penegakan hukum antikorupsi juga telah menyentuh pejabat negara, mulai mantan menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota DPR, DPRD, dan pejabat tinggi lainnya.

SBY mengatakan, penanganan kasus korupsi juga meningkat. Untuk kasus yang ditangani mulai 2009, kejaksaan menuntut 1.292 kasus dengan potensi keuangan negara yang terselamatkan adalah Rp 4,8 triliun. Kepolisian mulai 2006-2009 menyidik 767 kasus korupsi dengan uang yang berhasil diselamatkan sekitar Rp 20 miliar. Pada 2008-2009, KPK berhasil menuntut 69 kasus korupsi dengan penyelamatan uang negara hampir Rp 550 miliar.

Presiden juga menunjukkan upaya progresif pemerintah menertibkan 39.477 rekening ke­uangan negara. Potensi penyelamatan keuangan negara dari pe­nertiban rekening liar itu Rp 35,92 triliun, USD 237,94 juta, dan Euro 2,86 juta. "Catatan agresif pemberantasan korupsi demikian dapat dicapai karena adanya kerja keras kita bersama," kata SBY.

Polisi Tak Berpistol
Sejumlah elemen masyarakat tiba-tiba mengajukan perizinan untuk ikut dalam aksi turun ke jalan hari ini. Mereka adalah Aliansi Rakyat untuk SBY (Arus) dan Lumbung Informasi Rakyat (Lira). Dua lembaga tersebut selama ini dikenal sebagai pendukung SBY. Dalam perizinannya, dua organisasi tersebut akan menurunkan massa hingga 1.000 orang.

Sebelumnya, Gerakan Indonesia Bersih yang dimotori Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ali Mochtar Ngabalin, dan sejumlah tokoh lain meminta perizinan di Polda Metro Jaya, Senin lalu.

Dua kelompok massa itu dikhawatirkan membawa isu yang berbeda dan berselisih paham di tengah jalan. ''Memang, mereka bukan dari kelompok kami,'' ujar Koordinator Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi Fadjroel Rachman yang juga anggota Gerakan Indonesia Bersih.

Dia berharap elemen lain akan mendukung tuntutan Hari Antikorupsi, yakni mengusut tuntas seluruh praktik korupsi, terutama kasus Bank Century. ''Kalau isunya lain, saya justru khawatir terjadi perbedaan di lapangan. Semoga saja tidak ada provokator,'' katanya.

Di Mabes Polri, Kapolri Bambang Hendarso Danuri menjamin demo hari ini berjalan lancar. ''Insya Allah semua komponen yang hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memperingati ini (Hari Antikorupsi) tentu akan damai dan memberikan satu kesejukan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan teman-teman semua,'' ujarnya.

Namun, prosedur pengamanan tentu akan diterapkan kepolisian. ''Kepolisian tetap akan memberi pelayanan dalam rangka kegiatan tersebut. Akan kami amankan sebaik-baiknya,'' tegas jenderal berbintang empat tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Boy Rafli Amar menambahkan, pihaknya menerjunkan sedikitnya 10.000 personel dan 4.000 aparat cada­ngan. Pihaknya belum menerima informasi terkait pengunjuk rasa bayaran yang bertujuan memprovokasi.

Boy menegaskan, petugas dan pengendali masyarakat (dalmas) tidak dibekali senjata api saat mengamankan aksi peringatan Hari Antikorupsi. Terkait adanya peredaran pesan singkat melalui telepon seluler yang menyampaikan agar masyarakat lebih baik tinggal di rumah saat aksi peringatan Hari Antikorupsi, dia menyatakan hal tersebut merupakan upaya menakuti masyarakat dan memprovokasi agar kondisi keamanan tidak kondusif.

Sementara itu, sejumlah aktivis antikorupsi mendatangi Markas Besar Kepolisian RI. Mereka melaporkan rencana aksi damai memperingati Hari Antikorupsi sedunia pada 9 Desember 2009. Salah satu yang terlihat hadir adalah anggota Koalisi Masyarakat Sipil Anti-Korupsi (Kompak) Adhie M. Massardi.

''Kami tadi ketemu Pak Saleh Saaf. Intinya untuk peringatan Hari Antikorupsi,'' ujarnya Selasa (8/12). Saleh Saaf adalah kepala Badan Intel Keamanan Mabes Polri berpangkat inspektur jenderal.

Mereka berkoordinasi demi kelancaraan aksi yang akan dipusatkan di Monumen Nasional itu. Mereka memastikan pengawalan dari polisi. ''Tapi, kami juga mempunyai pengamanan internal dari Banser Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah,'' ungkapnya.

Aksi massa yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Bersatu akan dimulai pukul 12.00. Dari Monas, mereka akan bergerak ke Bundaran Hotel Indonesia. Menurut Adhie, aksi akan diikuti sekitar 40 ribu orang dari 43 elemen masyarakat.

Dia memastikan aksi tersebut murni gerakan antikorupsi. Dia juga menegaskan aksi itu tak akan ditunggangi kepentingan politis seperti yang dikhawatirkan presiden. ''Gerakan kami gerakan anti kekerasan karena diikuti oleh tokoh bangsa dan tokoh agama. Kalau ada yang mengacau di situ, silakan polisi memproses sesuai hukum yang berlaku.'' (sof/rdl/iro)

Sumber: Jawa Pos, 9 Desember 2009