Buka Peluang, Bukan Hanya Dua Nama

Kapolri baru yang akan menggantikan Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) dijamin bersih. Maksudnya, bersih dari kasus korupsi, pidana lain, dan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Penegasan itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidatonya tadi malam di Istana Negara, Jakarta, di depan para anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dan para pemimpin redaksi media cetak-elektronik.

SBY mengatakan, dirinya telah menerima nama-nama yang diusulkan oleh Kapolri BHD dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Calon yang diusulkan telah diteliti oleh sejumlah lembaga, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dan Badan Intelijen Negara. "Kita pastikan mereka yang lolos dari semua itu," kata SBY.

Menurut rencana, nama-nama calon Kapolri akan diajukan SBY kepada DPR setelah libur Idul Fitri.

SBY juga meminta calon yang mungkin dipilih untuk tidak melakukan manuver politik. "Karena itu tak ada gunanya. Serahkan kepada mekanisme dan UU karena saya juga memilih dengan rasional," ujar presiden.

Presiden juga berharap, DPR bisa memberikan persetujuan atas calon yang dia usulkan. "Memang, DPR bisa tidak menerima persetujuan, tapi saya melihat mekanisme DPR dengan uji kelayakan dengan baik. Saya yakin dewan akan berikan persetujuan," kata SBY.

Presiden menambahkan, tugas Kapolri ke depan sangat penting dalam menegakkan hukum serta memberantas korupsi dan terorisme. "Saya tengah memperimbangkan calon yang paling baik," ujarnya.

Kapolri Bambang Hendarso Danuri akan mengakiri jabatannya pada Oktober mendatang. SBY mengatakan, pergantian Kapolri akan dilakukan bersamaan dengan pengangkatan jaksa agung pengganti Hendarman Supandji. "Jaksa Agung ini hak presiden. Bisa dari pejabat karir atau nonkarir. Saya ingin yang cakap. Kalau memungkinkan, keduanya dilantik bersama (Kapolri baru). Dengan ini, semuanya bisa menjalankan tugas dengan lebih baik lagi," katanya.

SBY mengungkapkan, calon jaksa agung masih terbuka, baik dari pejabat karir maupun nonkarir. "Kalau berjalan baik, saya harap bisa diangkat bersama dengan Kapolri," ujarnya. SBY menambahkan, rotasi Kapolri dan jaksa agung diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum.

SBY juga akan melakukan revitalisasi Kompolnas dan Komisi Kejaksaan. Dua komisi itu akan dipisahkan secara kelembagaan dan anggaran dengan Polri dan kejaksaan. "Dengan demikian, tidak harus satu atap dengan lembaga utama, baik kepolisian maupun Kejaksaan Agung," katanya.

Menurut presiden, dengan pemisahan tersebut, tugas Kompolnas dan Komisi Kejaksaan akan bisa lebih tajam. "Juga bisa membantu saya lebih tepat. Tentu, kita tidak ingin ada tabrakan-tabrakan (tugas), tapi memang harus betul-betul efektif dan melakukan banyak hal," ujarnya.

Kapolri Kukuh Dua Nama
Sebelumnya, Kapolri BHD kepada wartawan menegaskan bahwa dirinya tetap akan mengusulkan hanya dua nama calon Kapolri kepada SBY. Ini jelas tidak sesuai dengan harapan Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) yang minta nama calon Kapolri yang sampai di meja presiden lebih variatif. Seperti diberitakan, ada delapan nama calon yang merupakan hasil seleksi dari Kompolnas.

Tetapi, keinginan Kompolnas itu terkesan diabaikan BHD. ''Seperti yang pernah saya sampaikan, hanya dua nama,'' ujar BHD sesudah meninjau arus mudik dengan helikopter di Lapangan Bhayangkara kemarin (8/9).

Saat ini dua nama itu sudah final di saku BHD. Kapan diajukan? ''Mungkin setelah Idul Fitri. Tapi, kalau diperintah presiden sebelum Lebaran, bisa saja segera kami serahkan,'' katanya.

Kapolri membantah penilaian banyak kalangan yang menyebut dirinya tidak transparan tentang calon Kapolri yang dijagokannya. Sikap Kapolri itu dianggap menghambat masyarakat dalam menelusuri rekam jejak calon.

''Begini ya. Kita ini sudah punya sistem. Tidak ada yang ditutupi. Masalah pencalonan Kapolri ada mekanismenya. Begitu sudah dikirim ke presiden, nanti presiden yang menentukan. Terbuka siapa calon yang maju sampai fit and proper test. Terbuka, tak ada yang tertutup,'' ujar alumnus Akpol 1974 itu.

Dua nama yang saat ini disebut-sebut akan disetor ke SBY adalah Inspektur Pengawasan Umum Komjen Nanan Sukarna dan Kepala Lembaga Pendididikan Polri Irjen Imam Sudjarwo. Namun, ada informasi bahwa nama Komjen Ito Sumardi juga masuk dalam bursa pencalonan.

Jika pidato SBY tadi malam disimak, tidak tertutup kemungkinan, calon Kapolri yang dipilih bukan satu di antara tiga nama itu. Sebab, dalam pidato tersebut, SBY jelas-jelas mengatakan akan mempertimbangkan masukan dari Kompolnas. Versi Kompolnas, ada delapan nama yang dianggap layak menjadi Kapolri. Mereka, antara lain, Irwasum Komjen Pol Nanan Soekarna, Wakapolri Komjen Jusuf Manggabarani, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Timur Pradopo, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Oegroseno. Tiga nama lainnya: Widyaswara Utama yang bertugas di Sespim Mabes Polri Irjen Pol Bambang Suparno, mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Pratiknyo, dan Kepala Korps Brimob Imam Sudjarwo. (sof/rdl/c1/ari/kum)
Sumber: Jawa Pos, 9 September 2010