Rencana Pergantian Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta jajaran Polri, TNI, dan Kejaksaan Agung menjaga soliditas menjelang pergantian pucuk pimpinan di tiga institusi tersebut. Presiden mengharapkan tidak ada manuver-manuver politik yang bisa menimbulkan konflik internal.

''Saya tidak berharap ada manuver politik oleh pihak-pihak mana pun yang bisa mencederai nilai dan etika yang harus dijunjung tinggi. Saya tidak ingin ada konflik internal gara-gara ada pejabat baru, terutama Kapolri dan jaksa agung,'' kata SBY saat menutup rapat kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (31/8).

Jabatan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri (BHD) dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso berakhir pada Oktober mendatang. Jaksa Agung Hendarman Supandji juga akan diganti pada bulan tersebut.

SBY menegaskan bahwa jabatan panglima TNI, Kapolri, dan Jakgung (jaksa agung) tidak berada pada wilayah politik. ''Saya pun dalam mengangkat ketiganya bukan semau saya sendiri. Tetapi, ada norma dan aturan yang harus saya rujuk dan ketahui. Sistem bekerja. Bukan karena manuver ke sana kemari seolah itu membuka jalan,'' ujar presiden.

SBY mengatakan menerima banyak SMS dan pesan-pesan yang terkait dengan pergantian pimpinan TNI, Polri, dan Kejagung. Lalu, apa tanggapan presiden soal SMS dan pesan terkait pergantian tersebut? ''Saya tidak begitu suka yang nyata-nyata mencampuradukkan serta membawa misi dan kepentingan, baik internal maupun eksternal, yang berkaitan dengan rencana pergantian kepemipinan di tiga lembaga itu,'' kata presiden.

Khusus kepada Kapolri dan Jakgung, SBY memerintahkan agar menggunakan sisa waktu yang ada untuk konsolidasi dan menyelesaikan tugas. SBY meminta semua dipertanggungjawabkan kepada dirinya. ''Meski ada kekurangan-kekurangan, ada kelebihan dalam tugas Saudara,'' tutur SBY.

Presiden juga memerintah Polri dan Kejagung segera menuntaskan kasus-kasus hukum secara profesional dan adil. ''Jangan biarkan kesan seolah-olah ada kasus-kasus yang dipetieskan atau pilih-pilih dalam penegakan hukum,'' kata SBY.

Presiden meminta anggota Polri dan Kejagung yang melanggar hukum juga ditindak secara tegas, transparan, dan akuntabel. ''Saya juga meminta kasus-kasus korupsi ditangani dengan sungguh-sungguh dan tuntas.''

Saat ini beredar sejumlah nama yang menjadi kandidat Kapolri untuk menggantikan BHD. Mereka, antara lain, Komjen Pol Jusuf Manggabarani (Wakapolri), Komjen Pol Nanan Soekarna (Irwasum Mabes Polri), dan Komjen Pol Ito Sumardi (Kabareskrim). Lalu, Irjen Pol Timur Pradopo, Irjen Pol Imam Soedjarwo, dan Irjen Pol Oegroseno.

Dari Mabes TNI di Cilangkap, Jakarta, belum diketahui siapa calon kuat pengganti Djoko Santoso. Begitu pula pengganti Hendarman Supandji di Gedung Bundar, Kejagung. (sof/c4/dwi)
Sumber: Jawa Pos, 1 September 2010