Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemberantasan korupsi tidak boleh dilakukan dengan tebang pilih, termasuk dalam kasus yang diduga melibatkan kader Partai Demokrat. "Tidak ada kader Partai Demokrat yang kebal dari kasus hukum," kata Yudhoyono dalam wawancara khusus di sebuah stasiun radio di Jakarta kemarin.

Presiden mengaku prihatin terhadap korupsi yang terjadi hampir di semua lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah. Karena itu, dia meminta aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa bekerja sama memberantas korupsi tanpa pandang bulu. "Jangan terus kembangkan budaya tidak baik ini, gelap masa depan rakyat kita," ujar Yudhoyono.

Ihwal Muhammad Nazaruddin, yang menjadi tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games, Yudhoyono meminta bekas Bendahara Umum Partai Demokrat itu bertanggung jawab. "Nazaruddin segera penuhi permintaan KPK," kata dia.

Saat ini Nazaruddin masih berada di Singapura. Berkali-kali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Nazaruddin terus menuduh beberapa koleganya dari Demokrat terlibat kasus suap dan korupsi.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, mengatakan, di lingkup internal partai, Yudhoyono telah mengingatkan agar kader Demokrat tidak menganggap diri mereka sebagai kelompok istimewa. "Kader jangan hanya duduk, diam, dan dapat duit. Mereka harus bekerja," kata Amir mengutip Yudhoyono.

Untuk membersihkan partai dari kader bermasalah, menurut Amir, dalam waktu dekat Demokrat akan melakukan perubahan besar. "Sabar saja. Anda akan menyaksikan itu," ujar Amir tanpa memerinci rencana perubahan dan mekanismenya.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan akhir Juli ini Partai Demokrat akan menggelar rapat koordinasi nasional. Dewan Pembina Partai menginginkan acara itu, "Sebagai momentum bersih-bersih."

Kader partai yang bermasalah dengan hukum, kata Kastorius, "Minggir saja." EKO ARI W | ALWAN RIDHA R | CORNILA DESYANA

Tak Kebal tapi Awet

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan tidak akan melindungi kader Partai Demokrat yang melanggar hukum. Bila pernyataan Yudhoyono bisa dipegang, politikus Demokrat yang terlibat dugaan korupsi dan suap tinggal menghitung hari. Apalagi petinggi Demokrat lainnya pun mengisyaratkan akan ada perombakan di tubuh partai itu. Inilah mereka.

1. M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Demokrat, anggota Fraksi Demokrat di DPR
Menjadi tersangka dalam kasus suap dalam proyek wisma atlet SEA Games dan diduga terkait kasus korupsi dalam proyek di Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. M. Nasir, Ketua Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi DPP Demokrat, anggota Fraksi Demokrat di DPR, kerabat Nazaruddin
Bersama Nazaruddin mendirikan (dan pernah menjadi pengurus) sejumlah perusahaan yang memenangi sejumlah tender proyek pemerintah secara mencurigakan.

3. Ayub Khan, Ketua Fraksi Demokrat di DPRD Jember, Jawa Timur
Bersama Nazaruddin mendirikan (dan pernah menjadi pengurus) sejumlah perusahaan yang memenangi sejumlah tender proyek pemerintah secara mencurigakan.

4. Angelina Sondakh, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat dan anggota Fraksi Demokrat di DPR
Disebut-sebut (oleh Nazar) terlibat percaloan anggaran di DPR, khususnya dalam mengamankan proyek-proyek pemerintah yang menjadi jatah Partai Demokrat.

5. Mirwan Amir, Wakil Bendahara Umum Demokrat dan Wakil Badan Anggaran DPR
Disebut-sebut (oleh Nazar) terlibat percaloan anggaran di DPR, mengamankan proyek-proyek pemerintah yang menjadi jatah Demokrat, dan membagikan uang kepada pemimpin Badan Anggaran DPR.

6. Andi Nurpati, Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Demokrat
Terseret dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi, yang kasusnya tengah disidik polisi.

"Penegakan hukum tidak boleh ada diskriminasi dan tidak boleh ada istilah tebang pilih sekalipun kalau itu menyangkut kader Partai Demokrat,"
Susilo Bambang Yudhoyono (11 Mei 2011).

SUMBER: PDAT
Sumber: Koran Tempo, 5 Juli 2011