Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih menyetujui usul penghentian atau moratorium seleksi pegawai negeri, menyusul besarnya alokasi dana untuk gaji pegawai negeri di kabupaten/kota. "Saat ini yang harus dilakukan, peningkatan kinerja birokrasi yang sudah ada dan memanfaatkan yang sudah ada," kata Rustriningsih kemarin.

Menurut dia, pemerintah Jawa Tengah mengajak kabupaten/kota realistis memandang semakin banyaknya kebutuhan gaji pegawai.

Rustri menyebutkan, di Jawa Tengah, ada 11 kabupaten/kota yang terancam bangkrut, akibat kebutuhan gaji pegawainya sangat besar. "Ada istilah 99 persen dana alokasi umum hanya untuk gaji pegawai," kata dia. Jika kondisi itu terus terjadi, Rustri menambahkan, kepentingan pembangunan daerah untuk rakyat akan dipertaruhkan. Sebab, pembangunan sudah tak kebagian dana.

Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Tengah Agoes Soeranto membenarkan pernyataan itu. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, ada 11 daerah yang jumlah pegawainya banyak. Akibatnya, Dana Alokasi Umum dari pusat tersedot untuk membayar gaji dan insentif daerah bagi pegawai. Daerah itu adalah Blora, Pekalongan, Batang, Banjarnegara, Magelang, Purworejo, Kebumen, Klaten, Boyolali, Sragen, dan Karanganyar.

Boyolali yang paling banyak nombok. Pada 2011, Boyolali mendapat DAU sebesar Rp 641.787.696.000, padahal biaya belanja pegawainya mencapai Rp 728.263.740.000. Pemerintah Boyolali nombok Rp 86,47 miliar, diambilkan dari pendapatan asli daerah. Dan Karanganyar defisit sekitar Rp 73 miliar. DAU dari pusat sebesar Rp 577.830.087.000, sedangkan untuk belanja pegawai Rp 650.871.025.000.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Abdul Aziz, meminta kabupaten/kota menghentikan perekrutan PNS. "Selama ini, rata-rata 60-70 persen keuangan daerah habis untuk gaji pegawai. Sisanya untuk pembangunan," ucap dia. Jika dana pembangunan sangat kecil, akan berbahaya. Rakyat yang membayar pajak tidak mendapat fasilitas dan pelayanan yang memadai.ROFIUDDIN | ARIS ANDRIANTO

Sumber: Koran Tempo, 18 Juli 2011