klub-klub sepakbola di Indonesia bisa mandiri tanpa kucuran dana dari pemerintah melalui APBD. Keyakinan itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dalam diskusi SoccerMania di Jakarta, Sabtu (29/1/2011). Dede mencotohkan, klub Persib Bandung bisa mandiri, dengan mengandalkan sponsor dan penjualan saham klub.

"Sepakbola Indonesia bisa mandiri tanpa APBD. Saya lebih setuju APBD dialokasikan untuk sarana dan prasarana sepak bola ketimbang buat klub," tegas Dede.

Staf khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, velix Wanggai, menyetujui pendapat Dede. Hanya, menurut Velix, klub butuh melalui proses transisi sebelum benar-benar dapat mandiri tanpa dana APBD. Velix meminta klub-klub besar untuk memulai. "Untuk menjadikan sebuah klub mandiri, kita akan menggunakan semacam masa transisi. Ada beberapa daerah yang memang masih mendapat pendanaan dari pihak-pihak tertentu atau sponsor, tapi ada juga yang tidak," tukas Velix.

Rawan korupsi
Penggunaan dana APBD untuk biaya operasional klub sepakbola profesional, telah lama dipersoalkan. Peneliti ICW, Apung Widadi, mengungkapkan, dana APBD yang mengalir ke klub berpotensi dikorupsi. Ini terjadi karena manajemen keuangan klub tidak transparan.

Menurut Apung, dana APBD untuk klub harus ditolak. Dana itu seharusnya dialokasikan secara benar untuk pembinaan atlet muda dan pembangunan infrastruktur olahraga.

Pemutusan dana APBD ini juga dinilai mampu memupus ketergantungan klub terhadap dana pmerintah itu. “Untuk klub, itu merupakan suatu pembelajaran yang tidak mendidik. Klub tidak bisa tiap tahun mengandalkan dari alokasi dana baksos. Jadi, terkadang pengurus klub mengakalinya. Hal ini membuat klub jadi tidak mandiri,” jelasnya.

Selain di klub, dugaan korupsi juga muncul di induk organisasi sepakbola Indonesia, PSSI. Apung mencontohkan, PSSI tidak transparan mengelola dana yang diberikan FIFA kepada PSSI untuk pengembangan sepakbola. “Seluruh Negara mendapatkan alokasi dari FIFA untuk Piala Dunia, salah satunya untuk Indonesia. Saya coba mencari, tapi tidak menemukan anggaran tersebut dialokasikan untuk apa. PSSI tidak transparan,” kata Apung. Farodlilah