Jajaran pimpinan DPR menggagas pembaharuan dan revitalisasi birokrasi di tubuh Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Organisasi di bawah pimpinan Nining Indra Saleh ini juga dinilai kurang maksimal berkomunikasi dengan publik.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, revitalisasi akan lebih diarahkan pada aparatur Setjen DPR karena birokrasi di sana dianggap harus lebih tanggap terhadap situasi. “Jadi dengan gagasan ini, bukan berarti semua kekeliruan adalah tanggung jawab Setjen DPR.Maksud kami,Setjen di DPR harus lebih gesit dan tanggap saat berhadapan dengan publik. Harus jauh lebih baik dari setjen di kementerian. Ini karena lembaga seperti DPR harus benar-benar terbuka,” ujar Priyo kepada SINDOkemarin. Menurut politikus Partai Golkar ini, Bagian Humas Setjen DPR pun akan segera dievaluasi terkait prinsip keterbukaan informasi publik.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, berbagai kontroversi yang muncul mengenai DPR belakangan ini tak lepas dari peranan Setjen DPR. Proyek pembangunan gedung baru DPR, kunjungan kerja ke luar negeri, dan perangkat teknologi informasi (TI) selalu melibatkan Setjen DPR. “Karenaitu,wajarsajabilamuncul pemikiran perlu evaluasi, reformasi, bahkan perampingan organisasi di tubuh Setjen DPR,”kata Sebastian. Tim Peningkat Kinerja DPR periode 2004-2009,lanjut dia, pernah mengkaji dan merekomendasikan beberapa hal. Salah satu poin pentingnya yakni perlu pembenahan dan reformasi secara total di tubuh Setjen DPR.Sayangnya, rekomendasi tersebut tidak dikerjakan oleh DPR periode saat ini.

“Padahal Setjen DPR yang ada sekarang masih memiliki model dan bentukan DPR pada era Orde Baru, bah-kan sejak Orde Lama. Ketika pasca- Reformasi,DPR beserta semua kewenangannya sudah berubah, Setjen DPR-nya masih seperti itu,jadi tidak akan bisa sinergis,”katanya. Menurut Sebastian, Setjen DPR seharusnya sudah mengikuti perkembangan kebutuhan dan peran DPR sekarang ini, bukan lagi birokrasi raksasa seperti sekarang. Birokrasinya harus dibuat seramping mungkin sehingga menjadi dukungan fungsional untuk berbagai alat kelengkapan Dewan. Perampingan akan berdampak pada penganggaran yang dialokasikan untuk Setjen DPR.

Dengan birokrasi yang lebih ramping, kata Sebastian, anggaran DPR Rp3,508 triliun bisa menyusut karena Rp1,546 triliun di antaranya dialokasikan untuk Satuan Kerja Setjen DPR. Sebastian menambahkan, saat ini gerak Setjen DPR cenderung lambat.“Misalnya,soal transparansi, akuntabilitas, atau informasi publik. Karena birokrasinya tidak seimbang, pelayanan atau responsnya kurang memuaskan,”tandasnya. Sementara itu,Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh mengakui akan ada reformasi dan penataan kelembagaan di Setjen DPR. Ke depan akan ada Badan Fungsionaris Keahlian. Hal ini sudah menjadi salah satu rencana strategis DPR periode 2009-2014. Pihaknya pun menyadari DPR sebagai lembaga politik sering mendapat sorotan. Untuk itu, sebagai supporting system , Setjen DPR memang harus meningkatkan profesionalisme dan kinerja.

“Itu sudah kewajiban.Kami juga sudah menjalankan transparansi yang diinginkan. Misalnya soal kunjungan kerja DPR ke luar negeri kami sudah publikasikan semua kepada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Laporan ini juga bisa diakses di situs resmi DJA,” paparnya. radi saputro
Sumber: Koran Sindo, 18 Mei 2011