Antikorupsi.org, 3 Mei 2016--Sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini berbiaya mahal. Setidaknya itu kalau kita lihat kenyataan bahwa untuk menjadi anggota legislatif harus membayar mahal, meski hanya contoh kecil, namun fakta ini menjadi cerminan dari rekayasa sistem yang coba kita bangun. Demikian diungkapkan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

 

Pramono mengungkapkan hal itu ketika memberikan sambutan kunci pada acara Seminar dan Lokakarya Nasional Partisipasi Publik dalam Peningkatan Kualitas Tata Kelola dan Kinerja Penanganan Kasus Korupsi di Jakarta, 3 Mei 2016. Apa yang diungkapkan Pramono itu rupanya juga merupakan kesimpulan disertasi doktor nya di Universitas Padjajaran.

Sebenarnya Pramono diundang untuk memberi sambutan sebenarnya diharapkan bisa menjawab pertanyaan publik; sejauh mana komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Program pemerintah apa saja yang terkait upaya menggalakkan pemberantasan korupsi.

 

Terkait dengan permasalahan tersebut Pramono mengatakan bahwa sebenarnya secara aturan di Indonesia ini sudah kebanyakan aturan. Oleh karena itu upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat ini dan rencana yang akan datang adalah dengan melakukan dan membuat deregulasi terkait infrastruktur dan deregulasi pada sektor pelayanan publik. Saat ini sedang diupayakan penyederhanaan dan percepatan perijinan. Rencananya proses perijinan di Badan Koordinasi Penanaman Modal maksimal 3 jam. “Pemerintah juga melakukan modernisasi sistem perpajakan, perpajakan dan STNK. Semua dibuat dengan sistem online”, ujarnya. 

 

Upaya-upaya itu adalah dalam rangka mempersempit ruang untuk korupsi. Apa yang sedang dilakukan pemerintah ini sebenarnya terkait dengan rencana dan mimpi Indonesia yang akan menurunkan ranking korupsi dari 109 menuju ranking 40.

 

Hal-hal yang disebutkan di atas itu hanya yang bisa dilakukan pemerintah penyelenggara negara. Namun terkait dengan hal-hal penegakan hukum pemerintah hanya mendorong. “Misalnya soal kewenangan KPK untuk menyadap, ya kalau saya sih setuju tetap diberi kewenangan menyadap itu”, ujarnya.

 

Menurut Pramono korupsi lah yang membuat negara ini tidak pernah menjadi bangsa yang besar. Oleh karena itu kita tidak boleh setengah-setengah dalam upaya memberantas korupsi. Upaya ini harus dimulai oleh semua kalangan. Juga harus dimulai dari elit negara dan elit partai.

 

“Kita tidak boleh kehilangan optimisme dalam upaya pemberantasan korupsi”, tutupnya.

(Abid)