Pemprov - BPK Teken Kesepakatan

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mengaku prihatin dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus hukum akibat melakukan korupsi.
Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mana masih ada instansi yang menerima suap dari masyarakat, juga menjadi perhatian khusus.

Bibit berharap, dua hal itu menjadi evaluasi semua kepala daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini, rakyat sudah sangat pintar dan selalu ingin tahu penggunaan uang negara.
”Karena itulah kepala daerah dan pejabat saya minta hati-hati mengelola keuangan. Luwih becik entuk duit sithik tapi halal tinimbang akeh ning saka korupsi,” tandas Bibit usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berbasis elektronik atau E-Audit dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama 35 pemerintah kabupaten/kota di Jateng, Jumat (6/5).

Balik Modal
Menurut Bibit, masih banyak pejabat yang melakukan pemotongan atau pemangkasan dana negara. Padahal sudah banyak pejabat maupun kepala daerah yang akhirnya menempati hotel prodeo karena terbukti melakukan korupsi.
Menurutnya, selain mentalitas pejabat yang haus kekayaan, sistem saat ini turut berperan dalam munculnya korupsi.
Sistem pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat menjadikan biaya pilkada sangat mahal.

”Untuk Pilkada, calon harus menyiapkan dana hingga puluhan miliar. Padahal, masa jabatannya hanya lima tahun. Ya akhirnya banyak yang menghalalkan segala cara untuk mengembalikan modal,” terang Bibit.
Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan, kesepahaman itu merupakan strategi untuk mewujudkan sinergi antara BPK dengan pemangku kepentingan.

Sinergi tersebut, lanjutnya, dilakukan dengan cara menautkan dan mencocokkan data elektronik BPK dengan pihak yang diaudit.
Mekanisme pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berbasis elektronik tersebut telah diawali oleh semua lembaga tinggi negara. (H23,H30-43)
Sumber: Suara Merdeka, 7 Mei 2011