Jumlah petugas Imigrasi yang dinonaktifkan karena tersangkut kasus paspor "aspal" (asli tapi palsu) Gayus H. Tambunan bertambah menjadi 16 orang dari semula enam orang. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar, petugas yang dinonaktifkan itu berasal dari keimigrasian di Bandara Soekarno-Hatta dan Jakarta Timur.

"Kementerian menemukan keterlibatan 16 petugas ini karena kelalaian dalam tugas," kata Patrialis di Jakarta kemarin. Pangkat mereka berbeda-beda, dari level yang paling rendah hingga supervisor. Sedangkan petugas Imigrasi yang diduga terlibat suap dalam paspor Gayus sudah diserahkan ke Mabes Polri untuk segera ditindaklanjuti.

Selain menonaktifkan belasan pegawainya, Patrialis mengaku akan melakukan mutasi besar-besaran di bagian Imigrasi. Apalagi, berdasarkan temuan Kementerian, petugas di kantor Imigrasi itu berkuasa secara turun-temurun. "Sudah saya perintahkan agar semua (petugas) kantor Imigrasi tidak turun-temurun di sana. Mereka dari zaman baheula sampai kuda makan besi di situ terus," kata dia, "Akhirnya terjadi kerajaan-kerajaan kecil."

Patrialis pun berniat menghancurkan "kerajaan-kerajaan kecil" di kantor Imigrasi tersebut. "Buktinya, kita tak bisa tutup mata. Di mana-mana ada mafia, (makanya) kita rolling besar-besaran," katanya.

Untuk menopang pembenahan kelembagaan, seperti yang diperintahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua hari lalu, Patrialis juga akan memanggil semua kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia. "Iya, minggu ini, dalam beberapa hari ini."

Berkaitan dengan kasus paspor palsu ini, kemarin kepolisian kembali menelusuri kepergian Gayus H. Tambunan ke sejumlah negara. Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Boy Rafli Amar menyatakan penyelidikan lapangan dilakukan di dua tempat, yakni di Kantor Imigrasi Jakarta Timur dan Bandar Udara Soekarno-Hatta. "Di Kantor Imigrasi Jakarta Timur terkait bagaimana paspor Gayus itu bisa keluar, dan di Soekarno-Hatta terkait proses keluarnya Gayus dari bandara," ujar dia.

Menurut Boy, penyelidikan lapangan ini dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini dimaksudkan untuk mencocokkan keterangan yang sudah dikantongi penyidik dengan keadaan sebenarnya. MUNAWWAROH | FEBRIYAN | DWI WIYANA
 
Sumber: Koran Tempo, 19 Januari 2011