Kepalang basah. Anggota DPR Abdul Hadi Djamal terus mengumbar nama-nama yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dermaga dan bandara di Indonesia Timur. Setelah menyebutkan keterlibatan sejumlah koleganya di DPR, Jhonny Allen Marbun dan Rama Pratama, wakil rakyat asal Partai Amanat NAsional (PAN) itu kemarin mengatakan bahwa pertemuan membahas dana stimulus proyek yang menjadi cikal bakal suap yang diterimanya juga dihadiri Ketua Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu.

Sebelum menjalani pemeriksaan di gedung KPK kemarin, Abdul Hadi menegaskan memiliki bukti tentang kehadiran nama-nama tersebut. ''Itu bisa dilihat dari rekaman video di tempat parkir saat pertemuan itu,'' ujarnya. Karena itu, Abdul Hadi menanggapi dingin gugatan yang akan dilayangkan Rama Pratama terhadap dirinya. ''Alhamdulillah, bilang saja sama Pak Rama, suruh istighfar, tobat sama Allah,'' kata Abdul Hadi yang kemarin mengenakan batik cokelat sambil memasuki gedung KPK.

Setelah pemeriksaan yang berlangsung sembilan jam, Abdul Hadi kembali berceloteh kepada wartawan tentang kasusnya. Kali ini dia meralat bahwa pembicaraan dana stimulus tersebut dilakukan di Hotel Four Season. Bukan di Hotel Ritz Carlton seperti yang diungkapkan sebelumnya. ''Tadi KPK mengingatkan. Jadi, saya mohon maaf kepada Ritz Carlton,'' ujarnya.

Selanjutnya, legislator asal Makassar itu menyatakan, pertemuan yang berlangsung empat jam tersebut tepatnya dilakukan di lantai XII sweet room. Dia kembali menyebutkan pihak yang hadir. Di antaranya, Jhony Allen, Rama, dan Anggito. ''Beberapa anggota dan panitia anggaran juga hadir,'' terangnya. Pertemuan berlangsung 19 Februari 2009 sekitar pukul 22.00 selama dua hingga tiga jam.

Penangkapan Abdul Hadi Djamal pada Senin malam, 2 Maret 2009, di kawasan Casablanca, Karet, Jakarta, kini memang menjadi ''bola panas'' yang mengarah ke mana-mana. Saat itu tim KPK menangkap basah Abdul Hadi karena diduga menerima uang Rp 54,5 juta dan USD 90.000 dari pengusaha Hontjo Kurniawan melalui pegawai Departemen Perhubungan Darmawati. Pemberian itu diduga terkait pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur.

Pekan ini tensi penyidikan terhadap Abdul Hadi terus naik setelah dia berkicau soal nama-nama yang terlibat dalam proyek itu. Saat diperiksa Selasa (17/3), Abdul Hadi menyebutkan, titik pangkal tudingan korupsi yang dialamatkan kepadanya tersebut berawal dari pembahasan menaikkan dana stimulus proyek fasilitas laut dan udara di kawasan Indonesia Timur. Pembahasan itu, ungkap Abdul Hadi, tidak dirapatkan di gedung DPR, namun di sebuah hotel. Pembahasan itu tepatnya dimulai usai kepulangan Menlu AS Hillary Clinton ke negaranya.

Abdul Hadi kemudian menyebutkan tiga nama yang ikut dalam suatu pertemuan. Jhonny Allen Marbun, wakil ketua panitia anggaran dari Fraksi Demokrat, disebut Abdul Hadi sebagai inisiator pertemuan. Rama, politikus PKS, berperan karena mengusulkan kenaikan stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Sedangkan Anggito, kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan, hadir mewakili pemerintah.

Menanggapi pernyataan Hadi itu, Ketua KPK Antasari Azhar kemarin menegaskan tetap menyikapi setiap fakta yang berkembang. ''Semua tetap kami sikapi secara profesional. Semua yang terungkap akan kami dalami lagi. Tentu kami akan melihat alur cerita. Itu juga untuk apa,'' jelasnya. Namun, pihaknya tentu akan memilah lagi mana yang masuk fakta hukum dan mana yang tidak.

Dia menambahkan, terkait fakta pertemuan informal yang menjadi titik pangkal kasus korupsi dermaga dan bandara itu, Antasari menjanjikan akan meneruskan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR. ''Itu kami kembalikan kepada tata tertib DPR saja,'' jelasnya. Sekarang komisi lebih berkonsentrasi terhadap kasus penyuapan yang menyeret Hadi.

Wakil Ketua KPK Haryono Umar menambahkan bahwa semua pejabat dilarang keras melakukan pertemuan dengan mereka yang punya kepentingan tertentu. ''Yang begitu dilarang. Sebab, ini terkait dnegan melakukan atau tidak melakukan sesuatu,'' jelasnya.

Menanggapi terus berlangsungnya tudingan Abdul Hadi kepada dirinya, Rama Pratama bertambah gusar. Mantan aktivis mahasiswa itu bahkan merasa perlu mengadakan jumpa pers kedua untuk menangkis tudingan Abdul Hadi. Dia pun bersumpah tidak menghadiri pertemuan. ''Saya bersumpah demi Allah, tidak melakukan pertemuan dan saya bersumpah tidak menerima sepeser pun dari kasus suap yang menyangkut Pak Abdul Hadi Djamal,'' tegas Rama dalam jumpa pers di ruang Fraksi PKS DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (19/3). Jumpa pers yang sama diadakan Rama sehari sebelumnya. Saat itu dia diampingi Ketua Fraksi PKS Machfudz Sidik.

Menanggapi permintaan tobat Abdul Hadi, Rama menegaskan justru seharusnya Abdul Hadi yang bertobat. ''Yang harus lebih beristighfar Pak Abdul Hadi, yang tertangkap tangan menerima suap,'' ujar anggota komisi XI itu.

Tim kuasa hukum Rama terdiri atas 13 orang yang juga hadir dalam jumpa pers menyatakan telah melayangkan somasi. Prinsipnya, Rama merasa tercoreng dengan tudingan yang dinilai tidak berdasar tersebut. Apalagi, menyebut Rama sebagai inisiator kenaikan anggaran dana stimulus dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. ''Ucapan Saudara (Abdul Hadi Djamal) tersebut jauh dari kebenaran dan penuh kebohongan,'' kata Zulfadli, salah seorang tim kuasa hokum Rama.

Sementara itu, Anggito Abimanyu juga mengungkapkan hal senada dengan Rama. Ekonom dari UGM itu mengaku tidak tahu-menahu soal kasus penyelewengan dana di Departemen Perhubungan yang melibatkan anggota DPR Abdul Hadi Djamal. ''Saya tidak tahu alokasinya itu untuk apa. Saya tidak ikut dalam belanja,'' ujar Anggito di Departemen Keuangan.(sof/iw/git/kim)

Sumber: Jawa Pos, 20 Maret 2009