Menkeu Baru Sebelum 1 Juni
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak berniat menggantikan posisi Menteri Keuangan yang ditinggalkan Sri Mulyani Indrawati oleh pejabat sementara. Penggantinya adalah pejabat yang definitif pilihan Presiden.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan menunjuk seorang Pelaksana Tugas Menkeu sebelum 1 Juni mendatang. ”Tidak akan ada,” ujar Hatta kepada wartawan, sebelum mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Yudhoyono di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (6/5).

Hatta juga menegaskan, meskipun Sri Mulyani mengundurkan diri, kebijakan keuangan dan fiskal pemerintah tidak akan berubah. Kebijakan keuangan dan fiskal pasca-Sri Mulyani akan tetap berlanjut ke pejabat berikutnya.

Pasalnya, kebijakan keuangan dan fiskal selalu mengikuti arahan Presiden Yudhoyono. Para menteri, termasuk Menteri Keuangan yang baru, pun akan mengikuti arahan Presiden.

Hatta mengatakan, Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani dipastikan akan dipilih Presiden Yudhoyono pada saat yang tepat, tepat pada waktunya. ”Sebagaimana disampaikan Presiden, Sri Mulyani akan efektif sebagai Managing Director Bank Dunia pada 1 Juni mendatang. Presiden tahu waktu yang tepat untuk menggantikan Sri Mulyani,” ujarnya.

Ditanya apakah calon Menkeu akan berasal dari para ekonom atau titipan dari partai politik, Hatta menyatakan, ”Semuanya nanti Presiden yang tahu.”

Tentang nama-nama yang beredar sebagai pengganti Sri Mulyani, di antaranya ekonom Iwan Jaya Azis dan Chatib Basri serta Kepala Badan Analisa Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Darmin Nasution, Hatta menjawab, silakan saja.

”Nama-nama yang berkembang itu adalah gabungan antara harapan beberapa orang, dugaan-dugaan, spekulasi atau macam-macam lainnya. Itu sah-sah saja. Akan tetapi, siapa yang pasti, hanya Presiden yang tahu pada waktunya nanti,” tuturnya.

Hatta menegaskan, tidak akan ada perubahan kebijakan. Reaksi pasar modal atas kemunduran Sri Mulyani adalah kondisi sementara. Itu disebabkan kondisi perekonomian kuat dengan didukung kebijakan yang hati-hati dari pemerintah.

Meski demikian, indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Kamis, tetap terus merosot. IHSG merosot 35,6 poin atau 1,25 persen menjadi 2.810. Indeks LQ45 merosot 1,35 persen ke level 540,8 dan Indeks Kompas100 turun 1,23 persen menjadi 675,9. Nilai tukar rupiah juga melemah, dari Rp 9.110 pada penutupan Rabu menjadi Rp 9.205 per dollar AS.

Direktur Jenderal Pengelola Utang Rahmat Waluyanto juga mengemukakan, mundurnya Sri Mulyani membuat naiknya imbal hasil obligasi negara sekitar 30 basis poin atau 0,3 persen hanya dalam setengah hari. Padahal, dalam kondisi normal, kenaikan imbal hasil sekitar 5 basis poin dalam sehari sudah membuat pengelola surat utang di Kementerian Keuangan waspada.

Kalangan pasar menegaskan, penurunan indeks dalam negeri dan nilai tukar rupiah ini masih dipengaruhi kepanikan investor atas mundurnya Sri Mulyani.

Menurut Hatta, ”Pasar global memang mengalami koreksi di semua tempat, kurs dollar AS juga. Tidak usah terlalu banyak dispekulasi karena itu sifatnya sementara dan akan kembali membaik.”

Berkenaan dengan pemulihan kepercayaan pasar pasca-Sri Mulyani, pengamat pasar uang Farial Anwar dan pengamat pasar modal Ferry Latuhihin yang dihubungi secara terpisah menegaskan, Menkeu mendatang harus benar-benar dari kalangan profesional yang paham ekonomi makro, mikro, dan keuangan dengan baik.

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat mengharapkan pengganti Sri Mulyani bukan berasal dari partai politik, melainkan dari kalangan profesional. Menteri Keuangan baru itu diharapkan memiliki kapasitas keilmuan dan manajerial yang baik, berintegritas tinggi, serta memiliki empati kepada rakyat.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengharapkan Presiden memilih Menkeu baru dari kalangan profesional. ”Golkar berharap pengganti (Menteri Keuangan) tidak berasal dari partai politik, tetapi dari (kalangan) profesional,” katanya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Dradjad Wibowo mengatakan, Menkeu baru itu harus memiliki kapasitas keilmuan dan manajerial yang baik, integritas tinggi, antikorupsi, dan berani mengambil keputusan.

Teruskan reformasi
Menkeu Sri Mulyani meminta reformasi birokrasi yang telah dirintisnya di Kementerian Keuangan dilanjutkan meskipun dia mendapat tugas baru sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia per 1 Juni 2010. Reformasi birokrasi di Indonesia layak diungkapkan kepada dunia sebagai sebuah kasus nyata yang tak hanya ada di buku teks.

”Saya betul-betul memohon, tampilkan capaian yang maksimal. Bantu saya untuk menjadikan reformasi sebagai bahan cerita yang baik dari Indonesia. Reformasi di Indonesia akan menjadi aset bahwa reformasi bukan hanya kasus yang terjadi di text book,” ujar Sri Mulyani di Jakarta saat pidato pada acara peluncuran layanan unggulan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sri Mulyani meminta semua jajaran Kementerian Keuangan tidak khawatir akan disalahkan, bahkan dikriminalkan, karena melakukan tugas dengan benar.

”Anda melaksanakan tugas negara, tidak seharusnya khawatir akan dikriminalkan. Kalau Anda bekerja mengikuti aturan, sesuai prosedur, Anda akan terlindungi. Jangan sampai yang di Kementerian Keuangan merasa dikorbankan atau menjadi korban. Sebab, urusan duit itu dekat dengan fitnah. Uang adalah godaan yang harus diatasi,” ungkapnya. (DAY/DWA/AIK/NTA/HAR/FAJ/OIN/REI)
Sumber: Kompas, 7 Mei 2010