Kritik masyarakat tidak menyurutkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan lawatan ke luar negeri. Badan Kehormatan DPR pun bersikukuh melakukan studi banding ke Yunani untuk mempelajari etika parlemen.

Lawatan ke Yunani itu rencananya diikuti delapan anggota BK DPR. Mereka adalah Nudirman Munir dan Chairuman Harahap dari Fraksi Partai Golkar, Salim Mengga dan Darizal Basir (Fraksi Partai Demokrat), Anshory Siregar (Fraksi PKS), Abdul Rozak Rais (Fraksi PAN), Usman Djafar (Fraksi PPP), dan Ali Maschan Moesa (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa). Mereka dijadwalkan berangkat pada 23 Oktober dan berada di Yunani selama enam hari.

Wakil Ketua BK DPR Nudirman Munir, Selasa (19/10) di Jakarta, menjelaskan, Yunani dipilih karena merupakan negara tertua yang menerapkan demokrasi, termasuk dalam sistem kelembagaan negara. Lawatan mereka dimaksudkan untuk melihat aturan yang menyangkut etika parlemen.

”Mereka sudah lama membentuk BK, sejak zaman kuno. Zaman itu sudah ada senator. Kami ingin tahu tentang tata beracara dan etika. Itu tidak bisa dibuka di internet, harus lihat langsung,” katanya.

BK menganggap lawatan itu penting agar mereka bisa mengetahui kondisi riil di luar negeri. Jangan sampai DPR terus dibohongi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) soal pemberlakuan aturan di luar negeri. ”Kami harus melihat keadaan di luar, kalau enggak kami bisa dikibulin LSM. Katanya di negara lain itu begini-begini, kami mau lihat kenyataannya,” tutur Nudirman.

Selain etika, BK DPR akan melihat peraturan tata tertib dan hukum acara parlemen di Yunani, di antaranya terkait cara berpakaian anggota parlemen, cara berbicara, dan juga larangan untuk merokok.

Namun, Ketua BK T Gayus Lumbuun justru tidak sepakat dengan lawatan ke Yunani. Menurut dia, BK tak perlu ke Yunani untuk mengetahui etika serta hukum acara di parlemen Yunani. Pengetahuan itu bisa didapat dengan bertanya ke Kedutaan Besar Yunani di Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu pun meragukan legitimasi keputusan perjalanan dinas ke luar negeri. Apalagi saat ini BK belum solid karena perwakilan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dan Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya di BK belum ada.

Turunkan kredibilitas
Kenekatan DPR tetap melakukan kunjungan kerja ke luar negeri itu justru dapat menurunkan kredibilitas anggota parlemen. Apalagi lawatan dilakukan setelah banyak kritik dari masyarakat. ”Keputusan BK sangat mengecewakan. Ini erosi kredibilitas. Sebenarnya yang membuat kredibilitas turun itu anggota DPR sendiri,” kata Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Selain itu, kunjungan ke luar negeri terkesan hanya menghamburkan anggaran. Pasalnya, tidak ada hasil yang jelas dari kunjungan kerja ke luar negeri. Hasil kunjungan juga tidak pernah dilaporkan kepada publik. Ronald mengingatkan tugas BK masih menumpuk. BK belum menyelesaikan laporan pengaduan pelanggaran kode etik oleh sejumlah anggota DPR.

Karena itu, BK seharusnya memprioritaskan penyelesaian masalah-masalah yang ada di dalam negeri daripada melakukan lawatan ke luar negeri. (NTA)
Sumber: Kompas, 20 Oktober 2010