Saya justru orang yang menghentikan dan merapikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi:

Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi mengaku terkaget-kaget ihwal dana nonbujeter yang ada di departemennya. Langsung saya perintahkan stop, kata pria kelahiran Serua 60 tahun lalu itu. Untuk menjelaskannya, kemarin purnawirawan Laksamana Madya Angkatan Laut ini menerima Karaniya Dharmasaputra, Fajar W.H., Tito, dan Arif K. dari Tempo untuk sebuah wawancara khusus. Berikut petikannya.

Kapan Anda tahu soal dana nonbujeter ini?

Pertama kali saya dilapori pada Januari (2005). Tapi tak dilaporkan dari mana sumbernya. Saya bilang ini harus dihentikan. Saya lalu diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya kaget, lo kok ada masalah begini. Ya, saya jelaskan apa adanya, saya tak tahu-menahu seluk-beluknya. Saya dibikin terkaget-kaget. Untung tidak sakit jantung. Saya tidak pernah memerintahkan mengumpulkannya. Saya justru orang yang menghentikan dan merapikan.

Kenapa sampai 2006 masih ada pengumpulan dana?

Setelah saya minta supaya disetop, ternyata memang masih ada uang masuk. Ini rupanya sudah jadi kebiasaan. Untuk memutus rantai dana, saya bersihkan semua staf saya. Yang salah saya ganti.

Ada langkah pembenahan anggaran?

Saya berkirim surat ke Menteri Keuangan dan saya tembuskan ke departemen lain. Saya katakan kita ini butuh tambahan anggaran untuk mengakomodasi pengeluaran. Anggaran operasional menteri selama ini cuma Rp 100 juta per bulan. Dulu pernah Rp 200 juta, tapi entah kenapa berkurang. Satu contoh kecil, upacara 17 Agustus itu kan diperintahkan agar diadakan di seluruh Indonesia. Coba dicek di anggaran resmi, apa ada anggaran untuk itu? Nggak ada. Karena itulah orang akhirnya cari-cari sendiri. Ada yang bikin fiktif. Itu kan korupsi.

Respons Menteri Keuangan?

Intinya mendukung. Sekarang sedang diproses. Menteri-menteri lain juga memberi dukungan secara tertulis ke Menteri Keuangan.

Presiden sudah meminta penjelasan Anda soal kasus ini?

Sudah. Saya ceritakan situasinya seperti apa.

Menurut satu versi, dana nonbujeter yang masuk di periode Anda Rp 5,3 miliar, dikeluarkan Rp 3,9 miliar, dan dikembalikan ke KPK Rp 600 juta. Sisanya?

Saya tidak tahu dari mana dan ke mana uang itu. Saya juga bertanya di mana selisih uang itu. Saya tidak mengerti sama sekali dan bersyukur kasus ini terungkap. Tapi sisa dana yang saya serahkan ke KPK itu Maret Rp 300 juta, Juni Rp 700 juta lebih.

Pada masa Anda juga masih ada aliran dana ke DPR?

Itu karena kebiasaan lama. Staf menganggapnya memang harus begitu. Saya tidak pernah memerintahkan, misalnya, Eh Dul, kau kasih itu duit ke sana. Tidak pernah. Saya tidak tahu dikasih oleh siapa dan untuk siapa. Setahu saya, itu untuk pengeluaran resmi operasional, bukan untuk pribadi-pribadi.

Tercatat ada pengeluaran untuk perbaikan rumah dinas Anda, perjalanan ke Roma. Bisa dijelaskan?

Itu juga ditanyakan KPK, ada dana sekian waktu ke Roma, diambil dari mana? Saya tidak tahu. Menteri mau ke mana-mana itu kan ada uang dinasnya. Kenapa tidak diambil dari situ? Saya tanya staf saya, rupanya waktu itu anggaran belum tersedia, lalu dia pinjam dulu dari dana nonbujeter. Belakangan dikembalikan.

Menurut Anda, dana nonbujeter masih perlu ada?

Tidak perlu ada. Yang penting semua dianggarkan. Kalau semua terukur dan terencana dengan baik, kita kan bisa tidur tenang.

SUmber: Koran Tempo, 13 Juli 2007