Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil menuturkan, audit terhadap badan usaha milik negara yang pejabatnya menjadi anggota tim sukses calon presiden tidak perlu dilakukan. Sebagai warga negara, pejabat BUMN juga punya hak untuk mendukung calon tertentu.

Sofyan, pekan lalu di Surabaya, mengatakan, ada beberapa pejabat BUMN yang didaftarkan sebagai anggota tim sukses calon presiden. Namun, sebagian besar sudah tidak lagi menjadi anggota tim sukses. Beberapa orang yang tetap terlibat mengundurkan diri. ”Jadi, yang bersangkutan tidak menggunakan wewenangnya di BUMN untuk membantu salah satu calon,” ujarnya.

Dengan demikian, tidak perlu sampai ada audit BUMN terkait keterlibatan pejabatnya sebagai tim sukses. Audit cukup untuk keperluan laporan tahunan.

Sofyan mengatakan, pihaknya juga terus mengikuti perkembangan pemeriksaan oleh Bawaslu terkait dengan pejabat BUMN yang menjadi anggota tim sukses, tetapi pihaknya tidak mengintervensi pemeriksaan itu.

Sofyan menambahkan, jangan sampai jabatan di BUMN disalahgunakan, apalagi dengan memakai fasilitas negara.

Di Jakarta, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan tak tertarik untuk menjadi tim sukses pasangan capres-wapres. Selain merasa tidak berasal dari parpol, Juwono menyatakan Dephan dan TNI berkomitmen untuk netral. (RAZ/DWA)

Sumber: Kompas, 29 Juni 2009