Jakarta, antikorupsi.org (17/11/2015) – Panitia seleksi (pansel) calon anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) telah menyerahkan 18 nama ke presiden. Dari 18 nama yang diserahkan terdapat tiga calon yang tidak direkomendasikan, namun lolos untuk mengikuti  fit and proper test di DPR.

Sebelumnya, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) melakukan penelusuran rekam jejak kepada 72 calon yang telah mengikuti profile assessment dan dinyatakan lulus tes obyektif dan penulisan makalah. Kemudian dalam tahap berikutnya, hasil seleksi hanya akan menyisahkan 36 calon anggota ORI, dan menyisahkan 18 calon anggota ORI.

Anggota MP3 Muhammad Alfisyari mengatakan, dari 18 orang calon anggota ORI yang namanya telah diserahkan kepada presiden dan akan mengikuti fit and proper test di DPR ada delapan nama yang direkomendasikan dan lolos, tujuh nama yang dapat dipertimbangkan dan lolos, serta tiga nama yang tidak direkomendasikan dan juga lolos. 18 calon anggota ORI tersebut memiliki latar belakang profesi yang beraneka ragam seperti aktivis, politisi, akademisi, pejabat perwakilan ombudsman daerah, dan komisioner ORI yang saat ini masih menjabat.

“Kita menyerahkan hasil tracking dalam tiga golongan yaitu direkomendasikan, dapat dipertimbangkan, dan tidak direkomendasikan. Namun ada tiga tiga calon yang tidak kami rekomendasikan dan masih diloloskan oleh pansel ,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor ICW, Kalibata, Selasa (17/11/2015).

Menurut Alfisyari, pansel cukup mengakomodir temuan-temuan dari hasil penelusuran rekam jejak yang dilakukan mp3. Hal tersebut di konfirmasi lewat seleksi wawancara yang telah diadakan. Meskipun masih ada catatan, secara umum 18 calon anggota ORI dari hasil seleksi pansel cukup mencerminkan kualitas dari proses yang berlangusung.

“Pansel sangat memperhatikan masukan dari masyarakat sipil, mulai dari penyusunan rencana tahapan seleksi hingga penelusuran rekam jejak,” tegasnya.

DPR Harus Perhatikan Kualitas Calon Ketua ORI

Alfi berharap proses fit and proper test di DPR dapat berjalan tepat waktu. Pasalnya masa jabatan akhir komisioner ORI saat ini akan habis Febuari 2016 mendatang.

Peneliti di Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) , ini juga berpendapat bahwa DPR juga harus memperhatikan kualitas dan kompetensi pimpinan ORI kedepan. Selain itu komisoner ORI juga harus mampu membangun jaringan baik dari tingkat bawah sampai pada level lembaga. Kemudian juga harus memiliki kemampuan loby yang baik agar rekomendasi ORI dapat didengar dan dilaksanakan sebagai jalan keluar.

“Pimpinan ORI kedepan bukan hanya mampu mengelola kelembagaan tetapi juga mampu membangun jaringan agar rekomendasi bisa diperhatikan dan dijalankan,” tegasnya.

Ketua MP3 Sulastio mengatakan, masalah pelayanan publik bukan hanya masalah masyarakat, melainkan masalah bersama termasuk juga DPR. Tidak dipungkiri DPR juga sering mengeluh akan pelayanan publik yang belum berjalan baik. Dalam hal ini, pimpinan ORI memiliki kepentingan yang sama yaitu kepemimpinan yang berkualitas dan memiliki integritas dalam melakukan perbaikan pelayanan publik.

“Maka DPR tidak perlu melakukan muatan politik yang terlalu kuat, karena semua kalangan memiliki kepentingan yang sama yaitu perubahan pelayanan publik yang lebih baik,” paparnya.

Dirinya menegaskan, sembilan komisioner ORI yang akan terpilih harus bisa menjadikan ORI sebagai lembaga negara yang mennyelesaikan masalah pelayanan publik dengan yang terbaik. Masukan publik, terkait dengan kurang aktifnya ORI dalam menanggapi masalah pelayanan publik dan cenderung menunggu laporan masyarakat serta tidak menggunakan peran edukasi  dalam melakukan perubahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, pentingnya DPR melakukan fit and proper test guna menguji independensi, kualitas, dan kapasitas calon anggota ORI menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar untuk perubahan pelayanan publik yang lebih baik.

“Selain masukan dari pansel, DPR dapat melakukan fit and proper test untuk melakukan penilaian kembali para kandidat. Agar kedepannya ada titik fokus yang menjadi multi kapasitas saat menjadi komisioner ORI,” tegasnya. (Ayu-Abid)