Amien Rais mengakui, sementara tim sukses Yudhoyono membantah.

Dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan semasa dipimpin Rokhmin Dahuri ternyata juga mengalir ke sejumlah calon presiden pada Pemilu 2004. Aliran dana itu, berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, berlangsung pada Januari-Juli 2004.

Amien Rais, misalnya. Mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu menerima dana Departemen Kelautan Rp 200 juta. (Pada) suatu sore, tanggalnya saya lupa. Pak Rokhmin sendiri yang memberikan bantuan untuk kampanye PAN, kata Amien, yang mengaku tak sempat menanyakan asal-usul uang tersebut. Ijab kabulnya untuk membantu kampanye PAN, ujar bekas calon presiden itu kepada Tempo Jumat lalu.

Sementara itu, bantahan datang dari mantan Ketua Bidang Komunikasi Mega Centre Arie Djunaidi. Menurut dia, tak ada aliran dana Departemen Kelautan ke kantong anggota tim pemenangan calon presiden Megawati Soekarnoputri. Saya pastikan tidak ada, ujar Arie.

Dalam berita acara pemeriksaan Rokhmin disebutkan, dana nonbujeter itu mengalir ke Mega Centre melalui sejumlah orang, seperti Arief Budimanta sebesar Rp 50 juta, Steven Rp 200 juta, dan Suminta Rp 50 juta. Menurut Arie, kalau memang aliran itu benar adanya, jumlahnya terlalu kecil. Sedikit sekali, ya, ujarnya.

Aktivis Muhammadiyah, Iman Addaruqutni, yang tercantum sebagai anggota tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono, membantah jika disebut kebagian aliran dana Departemen Kelautan. Ketua Umum Partai Matahari Bangsa itu menegaskan, Saya tidak pernah menerima.

Dalam berita acara pemeriksaan Rokhmin, Iman disebutkan sebagai anggota tim sukses SBY yang telah dua kali menerima duit. Pertama, Rp 25 juta pada 14 Januari 2004. Kedua, Rp 200 juta pada 10 Juni 2004. Menurut Iman, Itu seratus persen salah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fachri Hamzah, tidak mengelak disebut sebagai menerima dana departemen tersebut. Itu dulu, sebelum saya menjadi anggota DPR, kata Fachri sambil menyebutkan dana digunakan untuk operasionalisasi sebuah yayasan yang ia pimpin. Fachri lupa jumlahnya. Tapi dalam berita acara pemeriksaan tertulis, pada 8 Februari 2004 dan 9 Juni 2004, Fachri menerima masing-masing Rp 50 juta.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid disebut-sebut menerima dana Departemen Kelautan sewaktu dirinya menjadi Presiden Partai Keadilan. Partai itu kini berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Itu informasi sepihak, perlu dicek lagi, katanya.

Ketika Tempo menyebutkan penerimaan dana itu berlangsung pada 29 Desember 2003 dan 2 Maret 2004, masing-masing Rp 100 juta dan Rp 200 juta, Hidayat menjawab, Tidak ada catatan di bendahara bahwa ada dana dari Pak Rokhmin ataupun Departemen Kelautan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa mengakui lembaganya memperoleh bantuan. Besarnya Rp 30 juta, untuk keperluan Kongres Muslimat NU, katanya kepada Tempo kemarin.

Dia menegaskan dana Departemen Kelautan tak cuma dari Rokhmin Dahuri, tapi juga dari Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini. Dana Departemen sewaktu dipegang Rokhmin dipakai oleh Muslimat NU DKI Jakarta sebesar Rp 50 juta. Dana itu untuk perayaan Hari Jadi Muslimat NU, katanya.

Menteri Freddy, yang dikonfirmasi oleh Tempo, mengatakan tidak mengetahui duit yang disumbangkan berasal dari dana nonbujeter Departemen Kelautan.

Saat ini kasus Rokhmin tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Rangkaian sidang mulai memasuki agenda pembuktian dengan pemeriksaan sejumlah saksi. Aliran dana Departemen Kelautan menjelang Pemilu 2004 sebagian terpampang pada tabel di bawah ini. IMRON ROSYID | GUNANTO | ERWIN DARYANTO |

Sumber: Koran Tempo, 23 April 2007