Sebanyak 27 lembaga swadaya masyarakat (LSM) menerima bantuan dana dari UNDP (United Nations Development Programme) untuk sosialisasi pemilihan presiden (pilpres). Total dana yang diterima seluruhnya adalah 2,875 juta dollar AS atau sekitar Rp25 miliar.

Jumlah ini lebih kecil ketimbang dana yang pernah dikeluarkan UNDP untuk Pemilu Legislatif lalu. Waktu itu, UNDP menyerahkan dana sebesar 4 juta dollar AS atau Rp30 miliar untuk 30 LSM.

Dari jumlah LSM penerima dana tersebut, ada 12 di antaranya merupakan LSM yang juga menerima dana pada Pemilu Legislatif.

Penerimaan bantuan dana itu diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Valina Singka Subekti dalam keterangan pers di Kantor KPU, Selasa (22/6). Selain Valina, hadir Vida dari UNDP, Mochtar Adam (Universitas Kairun, Ternate), Zalzufran (LSM Sorak Nanggroe Aceh Darussalam), dan Effendi Panjaitan (Elsaka, Medan).

Ada sekitar 250 LSM yang mengajukan proposal untuk membantu sosialisasi aspek teknis pemilu agar pilpres berjalan tertib. Akhirnya, terpilih 27 LSM, kata Valina.

Jumlah dana yang diterima oleh masing-masing LSM berbeda-beda, tergantung pada wilayah sasaran dan program-programnya. Jumlah terkecil yang diterima oleh satu LSM besarnya 25 ribu dollar AS. Sedangkan, jumlah terbesar 350 ribu dollar AS.

Kendati demikian, masih terdapat sejumlah daerah yang belum terjangkau program sosialisasi dimaksud. Daerah-daerah tersebut yakni Bengkulu, Riau, Sulawesi Utara, dan sebagian Nusa Tenggara Timur.

Valina menambahkan, pemilihan LSM yang menerima dana berdasarkan beberapa kriteria. Di antaranya, kredibilitas, proposal program, wilayah sasaran apakah memang diperlukan sosialisasi.

Sedangkan mengenai efektivitas sosialisasi pemilih, Valina mengaku belum mengetahui persis seberapa besar efektivitas untuk pendidikan pemilih ini. Kita asumsikan saja. Semakin banyak kelompok yang melakukan pendidikan pemilih, semakin banyak suara yang sah. demikian Valina.(Prim)

Laporan: Angelina Maria Donna
Sumber: KCM, Selasa, 22 Juni 2004, 14:02 WIB