Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo berusaha meredam polemik tentang penyaluran bantuan pendidikan alias voucher lewat kalangan DPR dengan cara menghindar untuk berkomentar.

Terkait dengan hal itu, mantan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, Fakry Gaffar, menyarankan agar program pendidikan, termasuk yang bersifat bantuan pembangunan sekolah, dikembalikan ke koridor kebijakan publik.

Ditemui seusai peresmian mobil berjalan untuk daerah terpencil, Rabu (1/11) di Jakarta, Mendiknas mengatakan, masalah tersebut sudah ditangani oleh Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Oleh karena itu, Mendiknas merasa tidak etis untuk berkomentar lagi.

Ketika ditanya tentang apa substansi komentar Wapres, Mendiknas menjawab, Lho, khan sudah diberitakan kemarin di koran.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, telah berbicara dengan Mendiknas untuk menanyakan tentang voucher yang dibagikan Ketua DPR Agung Laksono. Demi akuntabilitas, Kalla meminta sistem voucher tak lagi dipakai (Kompas 20/10).

Sebagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik, Fakry mengingatkan bantuan pendidikan untuk pembangunan sekolah harus ditangani profesional dengan kepemimpinan manajemen birokrasi yang kuat.

Ini bukan soal etis atau tidak. Yang pasti, kebijakan pendidikan adalah terbuka bagi semua pihak, tetapi harus dijaga agar tetap ditangani oleh kalangan profesional sesuai dengan prosedur baku demi efisiensi dan efektivitas.

Fakry tidak spesifik menyebutkan adanya ketidakefisienan dan ketidakefektivan dalam penyaluran voucher pembangunan sekolah melalui kalangan DPR. (NAR)

Sumber: Kompas, 2 November 2006