Ketika masyarakat tengah terbebani kenaikan harga bahan bakar minyak, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya memelopori penghematan anggaran, bukan menambah lagi beban anggaran.

Kalaupun DPR hendak menambah biaya operasional untuk mengintensifkan pertemuan dengan konstituen dan penambahan staf ahli, DPR hendaknya tidak menambah beban anggaran, tetapi mengurangi anggaran-anggaran yang selama ini dirasakan tidak perlu.

Demikian pandangan Sekjen Transparency International (TI) Indonesia Emmy Hafild soal rencana Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang akan mengajukan tambahan tunjangan operasional anggota DPR yang besarnya Rp 15 juta per bulan.

Anggota DPR itu seharusnya mampu memberi contoh. Di mana rakyat tengah kesulitan karena mendapat kenaikan BBM, mereka pun seharusnya sama-sama ikat pinggang. Mereka bisa menekan anggaran, bukan menambah anggaran, ucapnya.

Sikap DPR yang tidak peka terhadap krisis ini, lanjut Emmy, apabila dilanjutkan akan menurunkan kredibilitas anggota DPR di mata rakyat. Partai-partai baru yang selama ini diharapkan rakyat membawa banyak perubahan pun akan terkena imbasnya.

Belum dapat laporan
Ketua DPR Agung Laksono yang ditemui di Gedung MPR/DPR mengaku belum mendapat laporan secara resmi dari BURT tentang rencana penambahan anggaran operasional tersebut.

Namun, dia mengakui bahwa dukungan operasional anggota DPR sangatlah minim ketimbang eksekutif. Dia mencontohkan untuk fungsi legislasi, DPR hanya mampu menggaji tiga tenaga profesional yang menguasai legal drafter. Padahal, setelah amandemen UUD 1945, DPR menjadi pabrik pembuatan undang-undang.

Penasihat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Ryaas Rasyid juga menilai, tambahan operasional sangat wajar karena pendapatan kecil. Take home pay DPR sangat kecil bila dibandingkan dengan DPRD di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya. Padahal, beban dan tanggung jawab DPR jauh lebih luas, besar, dan berat.

Namun, Ketua Fraksi Partai Demokrat Soekartono Hadi Warsito menolak rencana penambahan operasional. Rencana tersebut tidak tepat momentumnya. Kita lagi sulit, masak minta tambahan. Kita seiringlah dengan rakyat, ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Ali Masykur, Wakil Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Rama Pratama, dan Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional Dradjad Hari Wibowo berpendapat, penambahan gaji bagi anggota DPR belum pantas diberikan saat ini, di tengah galau masyarakat setelah harga bahan bakar minyak (BBM) naik.

Sebaiknya anggota dewan tahu diri sedikitlah. Perbaiki kinerja dulu, sekurangnya sampai ada perbaikan kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat, kata Ali Masykur. (sut/win)

Sumber: Kompas, 10 Maret 2005