Ratusan warga di Blitar, Jawa Timur, kemarin menggelar unjuk rasa mempersoalkan maraknya mafia peradilan yang berlangsung di kantor pengadilan negeri setempat. Mereka menuntut Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nyoman Deddy berani memberantas praktek mafia yang kian merajalela.

Aksi yang dipelopori Komite Rakyat Pemberantas Korupsi ini juga meminta pengadilan tidak tebang pilih dalam menuntaskan perkara. Keputusan para hakim cenderung kontroversial. Ini dampak dari konspirasi proses hukum sejak di tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, kata Mohammad Triyanto, koordinator aksi.

Menurut Triyanto, modus operandi mafia peradilan selalu diawali dengan transaksi tersembunyi dalam jual-beli perkara. Praktek tersebut selalu dilakukan secara rapi sehingga sulit dibuktikan meski aroma kebenarannya sangat terasa. Sejumlah kasus di pengadilan kini belum tuntas karena ada indikasi terjadinya konspirasi, kata Triyanto.

Selain berorasi, para pengunjuk rasa mengusung sejumlah spanduk dan pamflet. Di antaranya berbunyi: Laporkan Hakim Nakal ke Komisi Yudisial, Bersihkan Lembaga Peradilan dari Para Mafia, dan Tegakkan Hukum Seadil-adilnya. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Blitar Ajun Komisaris Kholil memimpin pengamanan aksi ini.

Pejabat pengadilan rupanya tak menggubris aksi warga. Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nyoman Deddy tak bersedia menemui pengunjuk rasa. Nyoman Deddy juga tidak menugasi pejabatnya agar menemui warga.

Menurut Ajun Komisaris Kholil, ketua pengadilan sengaja tidak mau menerima pengunjuk rasa karena aksi itu tidak ada pemberitahuan resmi ke pihak polisi. Kami, Polres Blitar, tidak pernah menerima surat pemberitahuan akan ada aksi demo, kata Kholil. DWIJO U MAKSUM

Sumber: Koran Tempo, 12 Mei 2006