Rencana perjalanan dinas ke luar negeri anggota DPR untuk studi banding dicibir, dikritik, dan ditentang banyak kalangan. Ini bukan hal baru, sudah berulang kali dan mungkin akan terjadi lagi di masa datang jika tidak segera dilakukan reformasi internal DPR, baik dalam proses kerja maupun dalam semangat (spirit) para anggotanya.

Kritik atau tentangan masyarakat tidak dapat disalahkan. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan DPR sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas DPR sebagai lembaga publik. Berkaitan dengan perjalanan dinas studi banding anggota DPR ke luar negeri, sejumlah hal kurang terbuka secara publik.

Pertama, tidak pernah ada catatan (record) yang dibuat DPR tentang berbagai perjalanan dinas untuk studi banding ke luar negeri pada masa lalu dan yang terbuka untuk diketahui publik. Catatan ini harus memuat bukan hanya besaran biaya (anggaran), tetapi juga agenda serta hasil perjalanan dinas.

Kedua, tiadanya catatan karena tidak adanya laporan (report) dari anggota DPR yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, yang ditujukan bukan saja kepada internal DPR, tetapi juga diumumkan kepada publik. Tiadanya keharusan membuat laporan telah membebaskan anggota DPR dari pengawasan publik.

Ketiga, jarang bahkan tidak pernah DPR melakukan konsultasi publik tentang studi banding ke luar negeri untuk menanyakan kepada masyarakat tentang penilaian dan sikap mereka terhadap rencana bersangkutan. Tampaknya ada semacam apriori dari DPR bahwa masyarakat pasti menolak rencana seperti itu.

Ketiga hal itu merupakan pertimbangan umum yang amat membatasi informasi kepada masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan atas rencana perjalanan ke luar negeri anggota DPR.

Masyarakat tidak pernah (diberi) tahu tentang urgensi maupun hasil dari perjalanan studi banding ke luar negeri sehingga tidak pernah jelas apa manfaat perjalanan itu bagi pemenuhan aspirasi masyarakat.

Kepekaan sosial
Sementara itu, perkembangan kondisi saat ini mendasari aneka pertimbangan khusus atas kritik atau tentangan terhadap rencana studi banding anggota DPR. Krisis energi yang menyebabkan masyarakat kian menderita merupakan kondisi saat ini yang seharusnya menjadi pertimbangan penting DPR untuk memikir ulang rencana perjalanan dinas itu.

Jika DPR tetap pada rencananya, tidak terlalu salah untuk mengatakan, mereka telah kehilangan kepekaan sosial. Wakil rakyat tanpa kepekaan sosial, bagaimana bisa memainkan peran mewakili penderitaan rakyat?

Kepekaan sosial akan tumbuh dalam diri anggota DPR jika dia senantiasa mengembankan solidaritas sosial, yang sifatnya melintasi kepentingan ideologi, politik, maupun partai. Solidaritas sosial macam ini yang tampaknya makin pudar.

Ketiadaan kejelasan tentang semua itu telah menumbuhkan kecurigaan kuat di kalangan masyarakat tentang