Total nilai praktek suap di dunia lebih dari Rp 8.500 triliun.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak pemerintah negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-20 memerangi, dan memilih tidak berbisnis dengan, koruptor. Lembaga-lembaga penegak hukumnya juga diminta memperkuat kerja sama, melindungi "whistle blower" (pelapor kasus korupsi), serta mengembangkan kemitraan produktif dengan negara-negara yang menjadi surga pajak dalam pemulihan aset dan menghilangkan praktek pencucian uang.

Indonesia, kata Presiden, telah memperkenalkan inisiatif yang diharapkan mereformasi sistem keuangan internasional sehingga lebih transparan dan akuntabel. Langkah seperti reformasi birokrasi, menaikkan gaji, dan perbaikan sistem akuntansi dianggap langkah konkret dalam upaya mereformasi penegakan hukum melawan korupsi.

"Saya berharap setiap negara akan mengadopsi langkah-langkah baru untuk mengurangi dan menghilangkan suap," kata Presiden ketika menjadi pembicara kunci dalam konferensi internasional pemberantasan korupsi bertema “Memerangi Suap dalam Transaksi Bisnis Internasional” di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, kemarin.

Mengutip Bank Dunia, Presiden Yudhoyono mengatakan nilai nominal suap dalam perekonomian dunia diperkirakan 3 persen, atau lebih dari US$ 1 triliun (lebih dari Rp 8.500 triliun). "Penyuapan lazim dalam upaya penggelapan pajak, yang juga marak di sektor investasi, khususnya investasi asing, " ujar Yudhoyono.

Langkah baru bagi pemerintah negara-negara G-20, kata Presiden, bisa saja dilakukan dengan meningkatkan pengawasan keuangan internasional, meningkatkan pengawasan pencucian uang, dan meningkatkan penuntutan terhadap praktek-praktek pencucian uang. "Mari kita mulai langkah ini bersama-sama," kata Presiden.

Sebelumnya, ketika membuka konferensi secara resmi, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengatakan konferensi kali ini mengusung tema yang relevan dan kontekstual. "Memerangi suap dalam transaksi bisnis internasional adalah ajakan untuk menciptakan dunia baru tanpa korupsi, dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama," kata Busyro.

Deputi PBB untuk Organisasi Pembangunan dan Kerja Sama Ekonomi, Richard Boucher, juga menyambut baik penyelenggaraan konferensi. Menurut dia, kasus-kasus praktek penyuapan lintas negara perlu menjadi perhatian masyarakat global karena telah merusak tatanan perekonomian dunia. "Penyuapan telah merusak pasar dan mengganggu pemerintahan yang baik," ujarnya.

Konferensi diikuti 400 peserta dari sejumlah negara dan berakhir hari ini. Konferensi diikuti perwakilan lembaga internasional yang secara aktif memerangi tindak pidana korupsi. EKO ARI WIBOWO | RIKY FERDIANTO | WURAGIL
 
Sumber: Koran Tempo, 11 Mei 2011