Upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk merealisasikan tuntutan penegakan hukum dan keadilan makin tidak jelas dan mulai meresahkan publik. Kenyataannya, pemerintahan Yudhoyono masih terus berwacana, sedangkan janji menyeret konglomerat hitam ke peradilan, belum juga dibuktikan.

Hal tersebut diungkapkan Habib Umar Alhamid, Koordinator Forum Ulama dan habib se-Jabotabek kepada para wartawan di Jakarta, Minggu (13/3).

Yang dibutuhkan rakyat sekarang ini adalah tindakan tegas. Bukan lagi wacana, sekarang rakyat mau lihat berani tidaknya pemerintah menyeret konglomerat hitam yang nyata-nyata sudah membuat negara ini bangkrut, ujar Habib Umar Alhamid.

Dia menilai, saat ini rakyat malah melihat akrobat politik dengan menampilkan srimulat peradilan kasus-kasus korupsi yang tidak jelas dan cenderung bermuatan kepentingan politis penguasa. Sebagai contoh konkrit, adalah kasus yang menimpa Abdullah Puteh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam nonaktif.

Dalam kasus ini, kata Umar, pemerintah melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya mengalihkan perhatian tuntutan rakyat atas konglomerat hitam itu dengan menyeret Puteh yang menurut Umar hingga sekarang belum terbukti melakukan penyimpangan dalam pembelian helikopter.

Jika pemerintah tidak serius menanggapi persoalan, Forum Ulama dan Habib se-Jabotabek akan turun sendiri untuk membubarkan KPK, tegas Habib Umar Alhamid.

Sementara itu, Indra Sahnun Lubis, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) yang hadir dalam acara diskusi itu mengatakan, dukungan moral yang datang dari para ulama dan habib ini bisa memberikan pencerahan dan kesadaran terhadap KPK agar tidak melakukan praktik yang diskriminatif. (M-15)

Sumber: Suara Pembaruan, 14 Maret 2005