Untuk menjaga konsistensi gerakan anti korupsi di berbagai wilayah di Indonesia, ICW memiliki komitmen untuk merawat serta memperkuat jaringan kerja anti korupsi melalui berbagai macam pendekatan. Strategi pelatihan dan pendampingan dilakukan guna memperkuat posisi tawar CSO lokal, sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan kerja-kerja advokasi anti korupsi.

Memperkuat Kapasitas Organisasi Jaringan Anti Korupsi

ICW memberikan fasilitas bagi jaringan kerja anti korupsi di daerah untuk memperkuat aspek kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan finansial melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Salah satu yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah fasilitasi pelaksanaan Strategic Plan (SP)Sahdar di Medan, Sumatera Utara. Sahdar merupakan jaringan kerja ICW yang fokus pada advokasi pelayanan publik dasar sektor pendidikan. Selama 3 hari, dua anggota Badan Pekerja ICW mendampingi dan menfasilitasi proses SP sehingga terbentuk produk perencanaan strategis yang lebih terarah, kontekstual dan memperhitungkan tantangan baru yang dihadapi.

Memperkuat Kapasitas Advokasi Jaringan Anti Korupsi 

Pada tahun 2017, ICW telah menyelenggarakan berbagai macam pelatihan, baik yang merupakan bagian dari inisiatif jaringan kerja daerah maupun agenda yang disusun oleh ICW. Berbagai pelatihan yang telah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KRPK di Blitar : Training Sekolah Kader Antikorupsi
2. Jambi : Training Monitoring Penerimaan Sektor Sumber Daya Alam dalam APBD
3. Mata Aceh di Banda Aceh : Training Pemantauan Penerimaan SDA dalam APBD
4. PUSPAHAM Kendari : Training Pemantaun Pengadaan barang dan Jasa dengan menggunakan Opentender.net
5. YASMIB Sulawesi Selatan : Training Pemantaun Pengadaan barang dan Jasa dengan menggunakan Opentender.net
6. Truth Tangerang Selatan : Training Bedah APBD
7. Jaringan Nasional  Anti Korupsi : training  Pemantauan BPJS
8. Jaringan Nasional Anti Korupsi : training  pemantauan dana desa
9. Mainstreaming Agenda Anti Korupsi dengan Ormas Keagamaan

Sebagai upaya memperluas gerakan anti korupsi, ICW melakukan kerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat berbasis keagamaan. Ormas keagamaan dipandang memiliki kekuatan besar untuk melakukan pressureterhadap pemerintah, sekaligus mendorong gerakan anti korupsi di internal organisasi mereka sendiri. 

Selama 2017, beberapa ormas keagamaan yang intens beriteraksi dan bersinergi bersama untuk agenda anti korupsi adalah  Pemuda Muhammadiyah, Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Kampus Universitas Naahdlatul Ulama (UNUSIA). Beberapa kegiatan bersama telah dilakukan, misalnya dengan menyelenggarakan Madrasah Anti Korupsi (MAK) dengan  Pemuda Muhammadiyah, diskusi dan kajian bersama Pusat Kajian Antikorupsi (PUSDAK) Unusia dan penyusunan modul “Gereja Melawan Korupsi” atas inisiatif Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).