Pada 1-3 Juli 2025, Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Pusat Telaah dan Informasi Regional Semarang (PATTIROS) menyelenggarakan pelatihan penggunaan opentender.net di Kota Semarang. Pelatihan yang didukung oleh Open Contracting Partnership (OCP) diselenggarakan untuk memperkuat upaya partisipasi publik, khususnya kelompok orang muda, dalam mengawasi pengadaan barang/ jasa, khususnya di Kota Semarang. 

Peserta yang berjumlah 10 orang dan berasal dari kelompok mahasiswa, memiliki kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Raden Ari Widianto. Dalam paparannya, Raden Ari membahas mengenai gambaran umum pengadaan barang/ jasa dan potensi korupsi, serta mekanisme penyampaian aduan masyarakat. 

Sementara itu, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, memfasilitasi kelompok mahasiswa mengenai cara melakukan pengawasan dalam proses pengadaan barang/ jasa. Satu instrumen yang dapat digunakan oleh publik untuk mengawasi adalah opentender.net, berkolaborasi dengan LKPP. Platform yang dikembangkan oleh ICW sejak tahun 2012 tersebut, berfungsi untuk memfasilitasi publik memprioritaskan paket pengadaan yang memiliki skor potensi risiko kecurangan tinggi.

Dengan adanya pelatihan ini peserta diharapkan mampu mendeteksi potensi kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/ jasa. Selain itu, peserta juga mampu untuk melaporkan aduan ke kanal opentender.net yang telah terintegrasi dengan kanal aduan elektronik milik LKPP.

Upaya partisipasi publik di Semarang pun juga diperkuat oleh Inspektorat Kota Semarang melalui Keputusan Inspektur Kota Semarang Nomor B/4461/000.8.3.3/X/2024 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kota Semarang. Peraturan ini diharapkan mampu untuk memberikan jaminan kepastian waktu, sehingga publik dapat mengetahui kapan aduannya direspons dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Semarang.