Ditemukan sebanyak 82 rekening dengan nilai Rp 49,4 miliar di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak dilaporkan atau dipertanggungjawabkan. Untuk itu, Menhuk dan HAM Andi Mattalatta memerintahkan semua pejabat di departemennya untuk menutup semua rekening yang tidak jelas itu.

Adanya rekening tak jelas itu merupakan hasil temuan Departemen Keuangan pada akhir Februari 2007.

Temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penutupan enam rekening yang dinilai tidak jelas. Adapun 57 rekening lainnya dipertahankan dan dicantumkan dalam laporan keuangan/neraca departemen.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Dephuk dan HAM dengan Komisi III DPR, Senin (16/7).

Ke-82 rekening yang ditemukan Depkeu tidak semuanya milik Dephuk dan HAM. Sebanyak 20 rekening dengan total nilai Rp 23,25 miliar merupakan milik pengadilan negeri dan lima rekening lainnya atas nama koperasi di Dephuk dan HAM senilai Rp 266,18 juta.

Rekening atas nama pengadilan negeri telah diklarifikasi dan ditindaklanjuti Mahkamah Agung, ujar Andi.

Khusus untuk rekening di Dephuk dan HAM, kata Andi, terdiri dari empat rekening milik bendahara senilai Rp 56 juta dan 48 rekening penampungan uang titipan pihak ketiga senilai Rp 25,89 miliar. Saat ini, rekening itu sudah dicantumkan dalam laporan keuangan.

Anggota Komisi III DPR, Almuzammil Yusuf (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), mempertanyakan keberadaan rekening penampungan pihak ketiga di Dephuk dan HAM. Ia meminta Andi menjelaskan pihak ketiga yang memiliki uang di rekening tersebut. Penjelasan menteri diminta dalam bentuk tertulis.

Penertiban
Andi mengatakan, pihaknya telah meminta semua jajaran di bawahnya mencantumkan semua rekening ke laporan keuangan departemen. Ini dimulai sejak semester pertama tahun 2007.

Ia juga mengatakan, pihaknya akan menyebarluaskan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Rekening dan Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. (ana)

Sumber: Kompas, 17 Juli 2007