Antikorupsi.org, Jakarta, 22 Februari 2016 – Penolakan atas upaya Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali muncul dari kalangan akademisi. 91 Guru Besar dari perguruan tinggi se-Indonesia menolak upaya pelemahan KPK melalui Revisi UU KPK.

Dalam konferensi pers yang digelar di Universitas Paramadina, Senin 22 Februari 2016, mereka menyatakan keprihatinan atas upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Edy Suandi Hamid, Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, mengatakan bahwa sikap Guru Besar diperlukan jika ada upaya gangguan terhadap KPK, “Kalau ada fakta pelemahan, Guru Besar harus bersikap,” jelasnya.

Hal senada dikatakan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto. “Jika Guru Besar telah bersuara, itu berarti ada suatu hal teramat penting yang harus disikapi.”

Menurutnya pemberantasan korupsi adalah salah satu pilar untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara lain, upaya pelemahan KPK akan memperburuk hal tersebut.

Selain itu, melalui konferensi pers tersebut mereka turut menyayangkan keputusan Presiden RI Joko Widodo (Joko Widodo) yang hanya menunda pembahasan Revisi UU KPK.

“Saya tegas saja, saya ingin Presiden menolak Revisi UU KPK,” imbuh Sulistyowati. Atas itu mereka tetap menyatakan penolakan terhadap Revisi UU KPK dan mengimbau Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil sikap yang sama.

Adapun pernyataan bersama ihwal penolakan rencana Revisi UU KPK telah mereka siapkan. Rencananya, Selasa 23 Februari 2016 perwakilan Guru Besar akan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi melalui pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo.

Jumlah 91 Guru Besar yang menolak Revisi UU KPK akan terus bertambah hingga esok hari. Penundaan Revisi UU KPK menurut Ketua DPR RI Ade Komaruddin tidak akan mempengaruhi agenda pembahasan Revisi UU KPK dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016.

(Egi)