Kalaupun gaji tidak dinaikkan, tetap saja ada upaya akal-akalan untuk menaikkan pendapatan pegawai negeri sipil atau PNS. Salah satunya adalah lewat usulan program yang memungkinkan adanya anggaran untuk uang representasi ataupun biaya perjalanan dinas.

Anggota Komisi II DPR Agus Condro Prayitno (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Tengah VIII), Senin (11/9), menengarai adanya akal-akalan itu untuk menyiasati DPR yang menginginkan agar anggaran belanja publik lebih besar ketimbang biaya belanja pegawai.

Apa yang terjadi kemudian, dalam anggaran yang diajukan pihak pemerintah, terdapat program yang diragukan efektivitasnya dan malahan cenderung membuka kemungkinan PNS mendapat tambahan penghasilan. Agus mencontohkan program seperti perbaikan proses politik ataupun penataan kelembagaan demokrasi yang tidak punya alat ukur yang jelas, padahal anggarannya mencapai miliaran.

Penambahan anggaran lewat cara akal-akalan program itu jelas berpotensi pemborosan anggaran negara.

Anggota Panitia Anggaran Komisi II DPR Chozin Chumaidy (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Jawa Barat IX) mengingatkan agar anggaran untuk belanja publik mestinya lebih diprioritaskan. Anggaran disusun berbasis kinerja. Mestinya birokrat tidak lagi berupaya mencari-cari peluang untuk menambah pendapatan, termasuk dengan merancang program sekadar untuk menyiasati ketentuan.

Chozin menyebutkan sejumlah mata anggaran yang sepintas mengesankan duplikasi karena tercantum pada beberapa bagian. Dalam kasus anggaran Departemen Dalam Negeri, misalnya, ada pos implementasi desain besar otonomi daerah ataupun penanganan daerah konflik yang tercantum pada dua direktorat jenderal yang berbeda. Hal seperti itu yang pasti akan dicermati betul oleh DPR, kata Chozin.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Sayuti Asyathri (Fraksi Partai Amanat Nasional, Jawa Barat III) mengingatkan agar anggaran negara disusun sesuai dengan prinsip transparansi, sesuai dengan prioritas, dan dihindarkan terjadinya duplikasi internal maupun eksternal. (dik)

Sumber: Kompas, 13 September 2006