Kasus pembahasan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Melawi yang saat ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi membuat sebagian anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat tercengang.

Mereka pun baru tahu ada pembahasan RUU yang anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat.

Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Ida Fauziyah termasuk yang terkejut. Sepengetahuannya, anggaran pembahasan RUU Pemekaran sama seperti pembahasan RUU usul inisiatif DPR lainnya, yaitu berasal dari anggaran DPR sendiri, bukan dari APBD.