Anggaran pascabencana alam terus diperebutkan. Para politisi di Senayan pun berlomba-lomba untuk memperebutkannya, termasuk melontarkan ancaman kepada pejabat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Para calo dari departemen teknis pun kembali berkeliaran.

Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Sutedjo Yuwono, Selasa (1/8), mengakui ada anggota DPR yang berupaya mendapatkan dana pascabencana dengan cara mengancam itu.

Menurutnya, anggota DPR itu meminta dialokasikan dana untuk perbaikan rumah sakit di Tarutung, Sumatera Utara, dan RS di Sinjai, Sulawesi Selatan. Namun, proposal perbaikan RS Tarutung ditolak karena tidak ada kaitan dengan bencana, melainkan lebih pada peningkatan RS dari tipe C ke B dan penambahan peralatan dalam jumlah besar. Perbaikan RS Sinjai juga ditolak.

Lalu dia mengatakan,