Otto Cornelis Kaligis, penasihat hukum Bupati Garut, Jawa Barat, Agus Supriadi, menyayangkan jika ada lembaga swadaya masyarakat yang menjadikan kasus dugaan korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Garut untuk kepentingan politik tertentu. Apabila ada LSM yang memang mempunyai bukti dan fakta hukum tentang kasus ini, mereka dipersilakan menjadi saksi dalam pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kaligis menyampaikan itu kepada Kompas melalui suratnya Jumat (6/7). Surat itu dikirimkan Kaligis untuk menanggapi berita kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Poerwanegara ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 3 Juli lalu, untuk memberikan masukan dan data dugaan kasus korupsi di Jabar. Saat itu Solihin juga minta KPK segera mengungkap sejumlah dugaan korupsi di Garut (Kompas, 4/7).

Terkait pemeriksaan KPK atas dugaan penyimpangan APBD Garut tahun 2004-2006, menurut Kaligis, silakan saja jika LSM atau orang lain memiliki data, tetapi jangan menjadikan kasus itu sebagai persoalan politik.

Ia juga menambahkan, atas berbagai kasus yang diduga menyimpang dalam APBD Garut, telah dilaporkan dan diperiksa polisi serta kejaksaan. Sejumlah kasus bahkan telah disidangkan dan diputus di pengadilan.

Walaupun demikian, Kaligis mengakui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memang menemukan beberapa masalah yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara dalam APBD Garut periode 2004, 2005, dan 2006. Namun, persoalan tersebut sudah ditangani oleh penegak hukum. (NWO)

Sumber: Kompas, 7 Juli 2007