Masih ada beberapa misteri yang belum diungkap Puspom TNI-AD terkait kasus temuan ratusan senjata api di rumah almarhum Wakil Aslog KSAD Brigjen TNI Koesmayadi. Salah satu misteri itu adalah dana yang dipergunakan Koesmayadi untuk membeli ratusan senjata tersebut diambil dari bujeter atau nonbujeter.

Menurut sebuah sumber di lingkungan TNI, sebenarnya penyidik Puspom TNI-AD menemukan fakta bahwa dana yang beberapa kali dipakai Koesmayadi untuk membeli senjata itu berasal dari pos nonbujeter. Saat melakukan pengadaan senjata, termasuk yang diperintahkan, jarang sekali Koesmayadi menggunakan dana bujeter, katanya.

Dia menambahkan, penyidik Puspom TNI-AD (Puspomad) sebenarnya telah mengetahui hal tersebut. Namun, untuk meneruskannya (pidana yang terjadi), nanti berhadapan dengan banyak perwira tinggi, urainya. Hal inilah yang membuat penyidik berhitung kembali untuk meneruskan penyidikan ke arah penggunaan dana nonbujeter. Kalau ini diungkap, akan ada banyak pihak yang tersangkut dan pasti merasa tidak senang, imbuhnya.

Hasil penyelidikan kasus temuan ratusan senjata api di rumah almarhum Koesmayadi diumumkan Rabu lalu oleh Komandan Puspomad Mayjen TNI Hendardji Supandji. Dia mengatakan, kasus ini menyeret 11 anggota TNI. Mereka akan ditindaklanjuti ke tingkat penyidikan. Mereka berpangkat tamtama hingga brigjen (bintang satu). Berarti, mereka, termasuk Koesmayadi, dijadikan tersangka dalam kasus itu.

Hendardji menjelaskan, berdasar kesimpulan Puspomad, ada tiga jenis tindak pidana dalam kasus tersebut. Pertama, menyimpan 185 pucuk senjata api tanpa dilengkapi administrasi senjata sesuai ketentuan. Kedua, menitipkan 32 pucuk senjata kepada orang lain tanpa dilengkapi administrasi atau surat resmi. Ketiga, meminta senjata api kepada instansi lain di luar prosedur untuk disimpan di rumah Koesmayadi.

Dia menambahkan, hasil penyelidikan tersebut diperoleh Puspomad setelah memeriksa 129 di antara 132 saksi yang dipanggil. Tiga orang yang tidak datang adalah WNA. Seorang berkewarganegaraan Afrika Selatan berinisial TJ dan dua lainnya orang Italia, ungkapnya.

Menurut sumber Jawa Pos tadi, masih ada fakta yang tak diungkap dalam penjelasan komandan Puspomad itu. Yakni, soal dana yang dipergunakan Koesmayadi untuk membeli senjata-senjata tersebut. Dia menambahkan, dalam kasus ini, bukan kesalahan mutlak Koesmayadi. Sekarang begini saja. Anda disuruh melakukan pengadaan senjata dalam waktu yang sangat singkat, di mana masalah administrasi menjadi urusan belakangan. Karena embargo, tak jarang pula, senjata-senjata tersebut harus didatangkan secara gelap, paparnya.

Mana ada pembelian senjata di pasar gelap dengan mekanisme resmi? Untuk itu, seharusnya, yang memerintahkan pun ikut disidik lebih lanjut, katanya.

Lantas, dari mana asal dana nonbujeter itu? Inilah yang ditalangi dulu oleh seorang sipil. Ini juga yang membuktikan adanya keterlibatan sipil dalam kasus ini. Namun, memang perannya tidak terlalu signifikan dan sulit dibuktikan, paparnya.

Benarkah? Pihak TNI beramai-ramai mengelaknya. Hasil penyelidikan Puspom TNI-AD yang dilaporkan kemarin (Rabu lalu) sudah baik. Silakan kalau ada pendapat yang menyatakan kalau hanya berhenti di almarhum Koesmayadi. Namun, menurut saya Puspom TNI-AD telah bekerja secara maksimal dan hasilnya cukup bagus, tegas Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto.

Bagaimana informasi yang menyebutkan bahwa dana yang digunakan Koesmayadi adalah dana nonbujeter? Panglima TNI menyatakan belum bisa memastikannya. Saya belum mengetahuinya. Tapi, jangan lupa proses penyidikan masih berjalan. Pasti akan ada perkembangan lebih lanjut. Mari kita tunggu saja prosesnya, tegas marsekal bintang empat tersebut. Djoko juga enggan menyebutkan siapa saja 11 prajurit yang dijerat dugaan pidana tersebut. Ini menyangkut kredibilitas seseorang. Mari kita hormati asas praduga tak bersalah, katanya.

Di bagian lain, Kadispen TNI-AD Brigjen Ricardo Siagian mengaku juga tidak mengetahui ketika dikonfirmasi soal asal dana yang dipakai Koesmayadi untuk mengadakan senjata tersebut. Wah, kalau itu saya belum mendapat informasi. Puspom TNI-AD belum memberitahukannya kepada saya, katanya ketika dikonfirmasi Jawa Pos tadi malam.

Jawaban Ricardo pun setali tiga uang ketika ditanya apakah ada sipil yang terlibat. Saya juga belum mengetahuinya, kata jenderal bintang satu ini.

Namun, ketika ditanya mengenai keberadaan ke-11 prajurit yang dijerat lebih lanjut tersebut, Ricardo menyatakan kalau tidak ada yang diamankan di Puspom TNI-AD. Semuanya dikembalikan ke satuan masing-masing, tapi pasti akan diawasi ketat. Yang jelas, ke-11 prajurit tersebut pasti akan datang apabila dibutuhkan sewaktu-waktu untuk kepentingan penyidikan, katanya. Tidak takut mereka lari? Sebagai tentara, mereka pasti tahu risikonya kalau lari. Yakni, bisa ditembak, tegasnya. (ano)

Sumber: Jawa Pos, 11 Agustus 2006