Setelah menuai kecaman dari berbagai pihak, akhirnya kemarin Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan membatalkan pengadaan 550 laptop. Keputusan ini kami ambil setelah melihat berbagai fakta penolakan, termasuk dari anggotanya sendiri, kata Ketua DPR Agung Laksono, yang didampingi Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif, Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal, dan pemimpin Badan Urusan Rumah Tangga DPR kemarin.

Agung menjelaskan pengadaan laptop sebenarnya sudah disepakati dalam rapat pleno Badan Urusan Rumah Tangga yang disetujui semua perwakilan fraksi-fraksi DPR. Dana pengadaan laptop juga sudah dianggarkan dalam APBN 2007 senilai Rp 12,1 miliar.

Setelah keputusan ini, kata Agung, pemimpin DPR akan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi untuk mencari alternatif lain penggunaan anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Dewan.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mendukung pembatalan itu. Keputusan itu akan mengangkat citra Dewan di mata masyarakat, katanya.

Kemarin Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, yang diwakili sekretaris jenderalnya, Pramono Anung, secara menyerahkan surat resmi penolakan anggotanya, yang berjumlah 109 orang, terhadap pengadaan laptop itu. Surat langsung disampaikan kepada Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif di gedung DPR/MPR. Anggota kami sudah banyak yang punya laptop, katanya.

Pekan lalu, pakar telematika Roy Suryo menduga proyek pengadaan laptop itu mengarah ke merek tertentu. Laptop yang ditentukan Badan Urusan Rumah Tangga dengan layar di bawah 12 inci hanya ada empat merek, ujarnya. Dari cara menentukan spesifikasi layar saja, kata Suryo, Badan sudah menghalangi merek lain untuk bisa ikut dalam tender pengadaan barang. Padahal jumlah merek yang mengeluarkan laptop ada 30 lebih, katanya. aqida | erwin d | raden | imron

Sumber: Koran Tempo, 28 Maret 2007
------------
Pembelian Laptop
DPR Minta Eksekutif Juga Berhemat

Setelah mendapat kritik keras dari berbagai kalangan, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya membatalkan pembelian 550 laptop untuk anggota Dewan yang menghabiskan anggaran negara Rp 12,1 miliar.

Ketua DPR Agung Laksono yang didampingi Wakil Ketua DPR Zaenal Ma