Rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, Selasa (13/6), berlangsung hangat. Yusril merasa hadir dalam kapasitas sebagai Mensesneg, tetapi DPR justru menanyakan masalah yang terkait dengan posisinya di Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Kemayoran.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II EE Mangindaan (Fraksi Partai Demokrat, Sulawesi Utara) itu, Yusril merasa pertanyaan anggota Komisi II menjadi kurang relevan, terlebih kehadirannya tidak disertai staf dan data-data mengenai BPGBK dan BPKK yang memadai.

Yusril menandaskan, kebetulan Presiden memang menetapkan Mensesneg sebagai Ketua Badan Pengelola Gelora Bung Karno (BPGBK) dan Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK). Namun menurut Yusril, Komisi II DPR harusnya mengatur rapat lain jika memang menghendaki penjelasan soal itu.

Dalam rapat kerja itu, sejumlah anggota Komisi II, seperti Iman Anshori Saleh (Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur VI), Eka Santosa (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Barat IX), dan Lena Maryana (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, DKI Jakarta I), sempat mengutip sambutan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution yang disampaikan pada rapat paripurna DPR, 16 Mei 2006.

Waktu itu, Anwar menyebutkan hasil pemeriksaan BPK untuk Semester II Tahun Anggaran 2005, BPGBK, BPKK, dan Sekretariat Presiden menunjukkan nilai kerugian sebesar Rp 199,75 miliar. Disebutkan pula pengelolaan Gelora Bung Karno dan Kompleks Kemayoran berada di bawah kendali langsung kantor Sekretariat Negara RI.

Juga disebutkan, areal Gelora Bung Karno yang semula dialokasikan untuk pembangunan sarana-prasarana olahraga, ternyata kini beberapa bagiannya dialihfungsikan menjadi areal komersial yang dimiliki keluarga pejabat negara, seperti lokasi Plaza Senayan, Hotel Hilton, dan Hotel Mulia.

Selain itu, beberapa bagian Kota Bandar Baru Kemayoran juga telah dialihkan kepemilikannya dengan harga tinggi untuk kepentingan komersial, seperti lokasi Apartemen Palazo dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Padahal, awalnya investor mendapatkan harga murah karena menjanjikan areal itu akan dibangun untuk keperluan pembinaan olahraga dan rumah susun.

Yusril dengan nada meninggi juga sempat menyebutkan bahwa Ketua BPK tidak bisa langsung mengatakan suatu instansi melakukan korupsi, berdasarkan hasil pemeriksaannya. Yusril meminta agar Anwar membuktikan dulu pernyataannya. Yusril bahkan menyebut-nyebut pernyataan Anwar dikaitkan dengan posisinya di Bank Indonesia. Buktikan omongannya, kata Yusril yang tidak bisa menyembunyikan kekesalannya.

Agenda rapat kemarin sebenarnya adalah penjelasan hasil pemeriksaan BPK Semester II Tahun Anggaran 2005. Yusril sudah menyiapkan materi soal agenda itu. Namun, anggota Komisi II tidak terlalu mempertanyakan temuan pemeriksaan pada Sekretariat Negara, Rumah Tangga Kepresidenan Jakarta, Istana Kepresidenan Bogor, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Kepresidenan Yogyakarta, dan Istana Kepresidenan Tampaksiring. Total terdapat 23 temuan, sebagian selesai ditindaklanjuti dan sebagian lain dalam proses penyelesaian. (dik)

Sumber: Kompas, 14 Juni 2006