Peran rangkap sebagai politisi dan pengusaha harus diawasi dengan regulasi ketat karena bisa merusak politik dan ekonomi. Pejabat politik bertugas membuat kebijakan bagi kepentingan publik, sementara pengusaha selalu mencari keuntungan.

Demikian pendapat peneliti politik dari Center for Strategic and International Studies Tommy A Legowo, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Mochtar Pabottingi, dan sosiolog dari Universitas Paramadina Yudi Latif, Sabtu (19/11).

Tommy mengingatkan, kegiatan bisnis mengandalkan kompetisi yang adil, sedangkan kegiatan politik berkaitan dengan bagaimana otoritas meregulasi kompetisi yang adil.