Anggota DPR tidak lama lagi menenteng perangkat komputer jinjing atau yang lazim dikenal sebagai laptop. Pengadaan laptop ini sudah dibahas dalam rapat paripurna dan disetujui semua fraksi di DPR.

Ini langsung ditangani Sekretaris Jenderal DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga DPR, kata Ketua DPR Agung Laksono seusai memberikan ceramah dalam pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Persatuan Perempuan Kosgoro Jawa Barat di Bandung, Minggu (25/3).

Agung menjelaskan, pengadaan 550 laptop itu untuk meningkatkan kinerja anggota DPR. Adapun dana yang dibutuhkan sudah dianggarkan dalam APBN.

Dia juga meminta agar pengadaan laptop ini tidak dijadikan ajang penyimpangan. Saya minta ini ditangani sungguh-sungguh. Artinya, jika ada kelebihan (dana) harus dikembalikan ke kas negara, ujarnya.

Mengenai kritik tidak semua anggota DPR dapat mengoperasikan laptop, Agung menilai itu bukanlah masalah serius.

Tentang ada anggota DPR yang menolak laptop ini, Agung menilai itu hal yang wajar. Jika menolak, ya tak usah diambil, ujarnya. Baginya, adalah hal biasa jika pada rapat paripurna semua fraksi setuju, tetapi setelah itu ada yang mempersoalkannya.

Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang juga anggota DPR, sudah menyatakan menolak pengadaan laptop itu. Sejumlah kalangan juga menilai DPR tak peka dengan kondisi rakyat, dengan tetap membeli laptop. (MHF)

Sumber: Kompas, 26 Maret 2007