Di Sumatera Barat, saat ini tidak ada orang yang tak kenal nama Gamawan Fauzi, sang bupati dari Solok. Bahkan para pria yang duduk-duduk di lapau-lapau--tempat para lelaki berkumpul minum kopi dan ngerumpi politik--nama Gamawan sering kali disebut-sebut sebagai calon pemimpin masa depan.

Pendapat saya, Gamawanlah yang paling pantas memimpin Sumatera Barat ke depan, ujar seorang sopir taksi, Syafril, saat mengobrol dengan teman-temannya di lapau kopi, depan Rumah Sakit Ibnu Sina, Padang. Karena orangnya bersih, tidak korupsi, tidak seperti anggota DPRD kita yang sempat masuk kandang situmbin (penjara), ujarnya berargumentasi.

Siapa sosok Gamawan Fauzi? Bahkan meski bukan orang Solok, daerah asal Gamawan, Syafril tetap menjagokannya untuk memimpin Sumatera Barat dalam pemilihan gubernur tahun depan.

Kebesaran akan kebersihan Bupati Solok ini bukan isapan jempol belaka. Bahkan kebersihan-nya telah diakui lewat penghargaan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) 2004 yang diterimanya pada September lalu

Empat tahun lalu, pria kelahiran Solok, 47 tahun lalu, ini menciptakan sistem perizinan satu pintu. Padahal ada 32 jenis perizinan yang dia efisienkan birokrasinya ini, di antaranya izin mendirikan bangunan. Pengurusan yang biasanya makan waktu berbulan-bulan dengan biaya yang tak transparan, dia ubah menjadi 9 hari pengurusan dengan biaya yang jelas.

Suami seorang pegawai negeri, Vita Nova, ini juga mengeluarkan kebijakan menghapus honor proyek. Biasanya setiap ada proyek, para pegawai--termasuk Bupati--yang menjadi panitia akan mendapat honor. Dalam satu tahun, dana untuk honor proyek ini mencapai Rp 14 miliar dan hanya dinikmati segelintir pegawai. Tetapi sang Bupati menyebar uang ini ke semua pegawai yang jumlahnya 7.000 orang.

Dengan keputusan itu sebenarnya juga menghilangkan pendapatan saya sendiri yang nilainya jutaan, tetapi ini bertujuan pemerataan dan agar pegawai tidak menomorsatukan proyek daripada fungsi sebagai pegawai, ungkapnya.

Kemudian Gamawan juga mengeluarkan peraturan daerah soal transparansi untuk menghindarkan para pejabat terlibat proyek PBD. Pejabat dan pegawai juga dilarang memberi sumbangan kepada pihak mana pun dan menerima sumbangan apa pun saat bertugas.

Gamawan menandatangani Pakta Integritas Kabupaten Solok pada 11 November 2003. Pemkab Solok merupakan pemerintahan daerah pertama di Indonesia yang berani menandatangani pakta integritas, yang mengatur sektor publik, swasta, dan masyarakat madani untuk menaati prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Governance.

Tindakan bersih-bersihnya bukan tanpa korban. Sembilan tahun menjabat bupati, Gamawan sudah menurunkan pangkat 29 stafnya, menunda kenaikan pangkat 9 orang, menunda kenaikan gaji 9 orang, memberhentikan 2 orang, memecat 8 orang, dan membebastugaskan 10 staf lainnya.

Namun, apa kata Gamawan? Apa yang saya lakukan sebenarnya hal biasa. Yang luar biasa itu adalah situasi lingkungan kita, ujarnya.

Kegatelan Gawaman akan sistem yang korup telah dia rasakan sejak lama. Maklum, dia dulunya adalah pegawai negeri dengan jabatan terakhir Kepala Biro Humas di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sebelum menjadi bupati, saya hanya bagian dari sistem yang sudah seperti itu dan saya tahu tidak akan bisa mengubah kebijakan secara keseluruhan, ujar Gamawan. Karena itu, sikap hidup tidak korupsi hanya saya praktekkan untuk diri pribadi, dia menambahkan.

Namun, setelah menjadi bupati, pintu terkuak lebar untuk memulai langkah membersihkan korupsi dalam birokrasi. Setelah jadi bupati, baru perlahan saya terapkan dalam pemerintahan, ujar bapak tiga anak yang suka membaca ini.

Pria lulusan Universitas Andalas ini menjadi bupati pada 1995. Namun, dia terpilih kembali tahun 2000.

Menurut Gamawan, sikap hidupnya ini sangat dipengaruhi didikan kedua orang tuanya. Ayahnya yang lulusan Sekolah Agama Parabek dan ibunya lulusan Sekolah Agama Thawalib, Padangpanjang, mengajarkan agama dengan keras kepadanya. Ayah saya sangat keras mengajarkan agama dan pelaksanaan ibadah, nilai-nilai agama betul-betul menjadi acuan keseharian, kenang Gamawan.

Pejabat yang hobi menyanyi dan telah menelurkan dua album lagu Minang modern Rang Sibunian Bukik Sambung dan Lembah Gumanti ini mengaku sering mengingatkan pejabat dan pegawai untuk mendekapi agama sebagai kunci dalam melawan korupsi. Kita tahu sistem kita longgar dan fungsi agama, salah satu yang menurut saya punya kekuatan untuk memberantas korupsi itu, katanya. febrianti

Sumber: Koran Tempo, 30 Desember 2004