Sebagian publik menilai capaian pemerintah dalam gerakan antikorupsi di Indonesia belum memuaskan. Penilaian ini dikaitkan janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghapuskan korupsi di Indonesia.

Indonesia mempunyai persoalan korupsi yang besar dengan dimensi kelembagaan, politik, dan sosial. Contoh dimensi kelembagaan adalah karakter inefisiensi birokrasi dan akuntabilitas kepada publik yang amat lemah. Selain itu, ada ketidakkonsistenan menjalankan fungsi pelayanan publik dalam birokrasi. Perkembangan terakhir, birokrasi mulai dimasuki aneka kepentingan politik, yang melemahkan kemampuan negara menjalankan fungsi-fungsinya.

Dimensi politik
Dimensi politik mencakup beberapa hal penting. Pertama, legitimasi yang terlalu berat pada personel Presiden, akibatnya tekanan politik untuk melakukan pembaharuan lembaga publik bergantung besarnya perhatian Presiden. Kedua, lemahnya lembaga negara