Pemerintah melanjutkan bagi-bagi voucher.

Indonesia Corruption Watch akan membentuk tim investigasi dugaan penyelewengan pembagian voucher pendidikan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Kami sedang merancang tim ini, kata Manajer Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Adek Irawan di Jakarta kemarin.

Menurut dia, tim itu bakal diisi lembaga-lembaga pemerhati pendidikan, seperti Koalisi Pendidikan dan tim-tim di daerah yang akan mengumpulkan data sekolah yang penerima dana voucher. Verifikasi akan banyak kami lakukan di daerah, ucapnya.

Adek berpendapat, pembagian voucher tak transparan sehingga kemungkinan besar anggaran untuk pendidikan itu telah disusupi muatan-muatan politis. Dana yang besar itu sangat rentan diselewengkan, apalagi tak ada lembaga yang mengawasi proses pemberian voucher ke sekolah sampai pencairan dana oleh kepala sekolah. Kekecewaan ICW juga sudah disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi tak ditanggapi secara serius.

Pembagian voucher pendidikan dikritik oleh publik ketika Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono membagikan voucher pendidikan senilai Rp 450 juta dalam safari Ramadan keliling Jawa bulan lalu. Anggota parlemen dan beberapa kalangan mempersoalkan kapasitas Agung dalam penyerahan bantuan itu: sebagai petinggi partai, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, atau Ketua Umum Organisasi Kemasyarakatan Kosgoro. Menurut Ketua Umum Golkar, yang juga wakil presiden, Jusuf Kalla, Agung mewakili partai karena ia banyak kegiatan.

Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif dua hari lalu menyatakan Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo mestinya menjelaskan kriteria penyaluran voucher dan tak berlindung di balik punggung Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jangan sampai yang mengetahui (program voucher) hanya segelintir orang, katanya di Solo.

Adek menganggap program bagi-bagi voucher itu aneh dan mengada-ada. Mestinya, anggaran dibuat dan dicairkan setelah ada program-program yang ditawarkan atau dirancang. Tapi pembagian voucher menggunakan logika terbalik, yakni penerima anggaran (sekolah) diminta membuat proposal untuk pembangunan sekolah sesuai dengan jumlah uang yang akan diterima.

Namun, Departemen Pendidikan Nasional mendukung pembentukan tim investigasi ICW. Menurut juru bicara Bambang Wasito Adi, laporan tim itu nantinya sangat berguna untuk menambah pengetahuan masyarakat. Kami juga ingin tahu apakah ada penyimpangan, ujarnya. Tapi pemerintah tetap melanjutkan pemberian bantuan dari block grant di tiap direktorat ini.

Pembagian voucher langsung ke sekolah-sekolah dianggapnya manjur untuk memangkas jalur birokrasi pemberian bantuan ke sekolah yang perlu rehabilitasi. Banyak sekolah yang bisa cepat direhab dengan anggaran ini, kata Bambang. MUSTAFA MOSES

Sumber: Koran Tempo, 3 November 2006