Jangan beralasan dengan bertanya-tanya mana buktinya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) akan memenuhi panggilan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan verifikasi terkait dengan laporan mereka mengenai aliran dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan ke kantong para politikus di Senayan. Kami siap memberikan klarifikasi, kata Koordinator Bidang Politik ICW Fahmy Badoh kemarin.

Fahmy mengatakan lembaganya telah menerima undangan Badan Kehormatan untuk hadir memberikan penjelasan pada Kamis pekan ini. Ia berharap Badan Kehormatan akan serius menindaklanjuti pengaduan mereka dan tidak hanya berhenti sebagai komoditas politik.

Kami siap memberikan data tambahan, ujarnya. Meski begitu, ia minta Badan Kehormatan tidak memberatkan pelapor dengan menuntut bukti-bukti dan kelengkapan data. Data yang ada sudah cukup. Mereka bisa menggunakan bahan yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada pemimpin DPR, kata Fahmy. Dari situ Badan Kehormatan bisa menelusuri sendiri.

Anggota Badan Kehormatan, Darus Agap, mengatakan pihaknya akan melakukan rapat internal pada hari ini untuk menilai kelengkapan data yang diberikan ICW. Ia berharap ICW memberikan data tambahan agar kasus aliran dana Departemen Kelautan dan Perikanan itu dapat diusut. Tindak lanjutnya bergantung pada kelengkapan data ICW, katanya.

Kasus dana nonbujeter yang dikumpulkan semasa Rokhmin Dahuri memimpin Departemen Kelautan ini kembali ramai diberitakan setelah muncul pengakuan terbuka mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Amien Rais. Amien mengatakan ia menerima Rp 200 juta langsung dari Rokhmin, sedangkan Rp 200 juta lagi diterima melalui seorang pengurus Partai Amanat Nasional.

Waktu itu Rokhmin mengatakan itu sumbangan untuk kampanye pemilihan presiden, kata Amien. Ia mengatakan bahwa duit Rokhmin itu juga mengalir ke para calon presiden lain dan sebagian politikus di parlemen. Yang paling besar (menerima) tentunya yang ketika itu berkuasa, ujar Amien. Saya mengimbau mereka bicara apa adanya.

Selain Amien, hanya ada dua penerima yang sudah mengakui, yakni Slamet Effendi Yusuf dari Partai Golkar dan Fachri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera. Selebihnya, meskipun tercantum di daftar penerima dalam catatan Rokhmin, mereka memilih bungkam atau membantahnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai PDI Perjuangan Taufiq Kiemas mengatakan tidak mengetahui adanya aliran dana Rokhmin yang masuk ke Mega Centre atau langsung ke pribadi Megawati Soekarnoputri saat pemilihan presiden 2004 itu. Bantahan tersebut dinyatakan pula oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung. Saya telah melihat semuanya dan tidak ada nama-nama yang disebut Pak Rokhmin itu.

Slamet Effendi Yusuf, yang juga menjabat Ketua Badan Kehormatan, meminta kepada semua pihak yang ikut menerima dana Rokhmin itu mengakuinya. Sebaiknya berterus terang, katanya kepada Tempo, Sabtu lalu. Jangan beralasan dengan bertanya-tanya mana buktinya.

Karena turut menerima dana, Slamet menolak turut menangani kasus itu di Badan Kehormatan. Kalau membahas itu, saya keluar dari rapat. AQIDA | REH ATEMALEM | GUNANTO

Sumber: koran Tempo, 22 Mei 2007