Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan membuat surat edaran bersama terkait efisiensi anggaran. Salah satu isinya adalah larangan membangun gedung baru dan sarana lain yang dianggap bukan prioritas. Surat edaran itu harus dijadikan pegangan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun program dan kegiatan 2008.

Pada 2008 nanti, tidak boleh membangun gedung dan membeli mobil. Bahkan, memasang telepon pun dibatasi. Itu berbagai efisiensi dalam surat edaran saya bersama Menkeu, kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Paskah Suzetta usai rakor pusat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2008 kemarin.

Menurut Paskah, RKP 2008 akan memuat lima sasaran prioritas. Yaitu, pertama, menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Kedua, meningkatkan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto (PMTB) hingga 15,5 persen. Ketiga, bertumbuhnya industri pengolahan nonmigas sampai 8,4 persen. Keempat, meningkatnya ekspor nonmigas hingga 14,5 persen, dan kelima adalah meningkatnya perolehan devisa dari sektor pariwisata sekitar 15 persen dibandingkan dengan 2007.

Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rochjadi menambahkan, larangan membangun gedung baru untuk tahun depan itu tidak diberlakukan secara mutlak. Misalnya, gedung yang telanjur dibangun dan tinggal meneruskan harus tetap dianggarkan. Ini kan seni, bukan eksak. Jadi, harus diterapkan sesuai dengan kasus, kata Achmad.

Pengecualian larangan pembangunan gedung baru juga diberlakukan terhadap restrukturisasi bencana. Untuk bekas gempa bumi, kan mesti dibangun, ujarnya. Pembangunan gedung yang bersifat fungsional, seperti sekolah dasar pada Departemen Pendidikan Nasional, juga malah harus diprioritaskan.

Dengan demikian, menurut Achmad, larangan tersebut bukan harga mati bagi perencanaan kementerian/lembaga. Prinsipnya, itu kementerian/lembaga harus menganggarkan dengan akal sehat, kata Achmad.

Menko Perekonomian Boediono mengatakan, RKP 2008 difokuskan untuk menghilangkan bottle neck atau sumbatan pembangunan nasional. Bottle neck tersebut terutama menyangkut percepatan pembangunan infrastruktur. Tahun 2008 nanti pemerintah secara jelas mereorientasi semua sumber daya sehingga sejauh mungkin kami arahkan untuk infrastruktur. Ini dilakukan untuk menghilangkan bottle neck itu, ujar Boediono.

Bagi dia, fokus pada infrastruktur tersebut dilakukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi seperti pada era sebelum krisis. Rata-rata pertumbuhan ekonomi 7 persen selama 30 tahun saat sebelum krisis, menurut dia, merupakan prestasi yang harus diulang. Dalam era demokrasi yang serbaterbuka, kita ingin mencapai prestasi itu kembali, tuturnya.

Bagi Boediono, hal tersebut bisa dilakukan dengan menyinkronkan prioritas kerja dalam APBN. Dengan demikian, kementerian/lembaga tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menyusun program, kegiatan, dan pembelanjaannya. Salah satu yang paling efektif untuk menyinkronkan perilaku orang itu adalah uang. APBN itu kan uang. Jadi, kalau uangnya dialokasikan dengan baik, sinkronisasi kegiatan akan baik pula, ujar guru besar ekonomi Universitas Gadjah Mada itu. (sof)

Sumber: Jawa Pos, 5 April 2007