ICW melakukan judicial review atas UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini dilakukan karena: 

Satu, pembentukan UU KPK cacat formal karena tidak masuk program legislasi nasional prioritas 2019. Rapat paripurna pengesahan revisi UU tersebut pada 17 September juga tidak mencapai kuorum.

Kedua, UU KPK yang baru berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Ketiga, pembahasan UU juga sama sekali tidak melibatkan KPK.