Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar TNI mengupayakan pembelian peralatan militer dengan berbagai skema bisnis seperti imbal dagang dan kredit ekspor. Kadin sendiri menyatakan siap membantu dengan kekuatan lobi yang dimilikinya. Pengusaha siap menjembatani pembelian, karena kami mempunyai lobi ke mana-mana, ujar Ketua Kadin M.S. Hidayat setelah bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto di Menara Kadin, Jakarta, kemarin.

Hidayat mengungkapkan, imbal dagang dengan komoditas adalah skema yang sangat berpeluang untuk diwujudkan. Imbal dagang, kata dia, bisa dilakukan dengan negara-negara yang bisa memenuhi kebutuhan TNI dan sebaliknya membutuhkan komoditas dari Indonesia.

Jadi, kata dia, pada prinsipnya Kadin menyampaikan kepada Panglima TNI bahwa masih banyak skema lain yang bisa ditempuh TNI atas dasar hubungan bisnis ke bisnis di luar pembelian konvensional melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.

Lebih jauh Hidayat menuturkan, Kadin dan Panglima TNI juga saling bertukar pikiran mengenai upaya penciptaan stabilitas politik dan keamanan. Di satu sisi, Kadin menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya dapat dicapai jika stabilitas politik dan keamanan terjamin.

Di sisi lain, Panglima TNI menjelaskan soal kebijakan TNI untuk memberikan jaminan keamanan. Pada prinsipnya Endriartono setuju bahwa proses demokrasi harus berjalan, tapi demokrasi harus diartikan sebagai kebebasan yang memiliki batas dan etika.

Menurut Hidayat, sampai kini hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-Malaysia belum terganggu, meski muncul kasus Ambalat. Buktinya pada 22 Maret mendatang Menteri Perdagangan Malaysia Rafidah Aziz akan hadir bersama 150 pengusaha Malaysia. Kami akan mencari peluang investasi kedua belah pihak, mudah-mudahan kesepakatan ini tidak terdistorsi Ambalat, kata dia. efri ritonga

Sumber: Koran Tempo, 16 Maret 2005