Keresahan meruyak terkait adanya pejabat (daerah) yang ditahan karena kasus korupsi.

Setidaknya hal itu muncul dalam dialog tertutup Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum Partai Golongan Karya dengan sejumlah bupati/wali kota, anggota DPRD, dan pengurus Partai Golkar di Medan, Sumatera Utara, Sabtu (4/2) malam.

Banyaknya pejabat daerah yang diperiksa karena kasus korupsi dijelaskan Wakil Presiden sebagai konsekuensi dari otonomi daerah dan keterbukaan sebagai buah dari reformasi.