Komisi Pemberantasan Korupsi Daerah perlu segera di dirikan. Karena diharapkan akan memperkuat fungsi Koordinasi dan Supervisi.Demikian harapan dari sebagian peserta lokakarya pengembangan jaringan dan database korupsi yang digelar ICW bekerja sama dengan Yayasan TIFA di Hotel Sofyan Betawi Jakarta, Senin (20/11).

Indonesia Corruption Watch mendesak forum Musyawarah Pimpinan Daerah dibubarkan, termasuk dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi para pejabat daerah yang masuk dalam Forum Muspida. Muspida dinilai kalangan aktivis antikorupsi justru sebagai forum untuk membungkam aparat penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

Menurut Emerson Yuntho dari ICW terhambat dan berlarut-larutnya penanganan kasus-kasus korupsi di daerah merupakan akibat adanya hambatan psikologis aparat penegak hukum, baik jaksa maupun polisi, saat mereka harus mengusut kepala daerah.
Untuk itu, ICW meminta pemerintah membubarkan forum- forum muspida yang dinilai lebih banyak merupakan forum konsolidasi para pejabat daerah untuk melindungi pejabat daerah yang terindikasi korupsi.

Di sisi lain, Direktur III Bareskrim Mabes Polri Komisaris Besar P Hutabarat yang hadir sebagai pembicara mengatakan, selama ini tidak ada hambatan psikologis bagi aparat kepolisian di daerah untuk memeriksa kepala daerah. Menurut dia, Bareskrim terus memantau dan membantu secara teknis dan operasional terhadap penanganan kasus-kasus korupsi di daerah.
Hari kedua, seluruh peserta diharapkan bisa mendesak kepolisian dan kejaksaan bisa mengevaluasi kasus-kasus korupsi yang macet penangannannya di daerah, yang datanya dibawa oleh peserta. Selain ke kejaksaan agung dan mabes polri, peserta juga akan mendatangi KPK.

Hari ketiga peserta yang berasal dari Padang, Pontianak, Brebes, Garut, Semarang, Yogyakarta, Malang, Mataram, Palu, Makassar dan Kupang itu akan mendiskusikan sistem database kasus korupsi yang nantinya bisa efektif sebagai bahan advokasi. Untuk materi ini, selain dari ICW juga ada Central yang akan mempresentasikan sistem database kasus yang telah dibuatnya. [Lais Abid]