Beberapa anggota Komisi Yudisial masih turun ke beberapa daerah untuk menuntaskan investigasi para calon hakim agung yang telah lolos seleksi kepribadian beberapa pekan yang lalu. Seusai investigasi ini, tujuh anggota Komisi Yudisial akan menggelar rapat yang membahas hasil investigasi mereka sebelum akhirnya Komisi Yudisial melakukan wawancara dengan calon 31 Oktober-1 November 2006.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi Yudisial (KY) Mustofa Abdullah di kantornya, Jakarta, Senin (16/10). Mustofa menjelaskan, dalam satu dua hari masih ada calon hakim agung yang akan dikunjungi anggota KY.

Menanggapi kritik soal minimnya hakim karier yang tidak lolos seleksi, Mustofa mengatakan bahwa sudah saatnya dihentikan dikotomi antara hakim karier dan hakim nonkarier.

Menurut Mustofa, dari hasil seleksi penilaian kepribadian yang salah satu indikatornya juga menguji integritas kepribadian para calon, ternyata para ahli yang dikontrak KY untuk melakukan tes kepribadian kepada para calon hakim agung menyatakan kalau sembilan hakim yang lolos ini tidak diragukan lagi, termasuk enam akademisi yang mencalonkan jadi hakim agung ini.

Memang harapannya, para hakim agung nonkarier ini bisa menjadi agen perubahan, tetapi ternyata tidak mudah dan berat menghadapi sistem yang ada di Mahkamah Agung. Akibatnya, memang terlihat dengan masuknya hakim agung nonkarier tidak membawa perubahan banyak di MA. Namun, kalau kami ngobrol-ngobrol dengan para calon, mereka sebenarnya sangat menginginkan perubahan di dunia peradilan ini, ujarnya.

Larangan parsel
KY menyatakan setuju dengan larangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar para pejabat jangan menerima parsel atau pemberian dalam masa Lebaran ini. Menurut Mustofa, tidak bisa dimungkiri bahwa pemberian parsel atau hadiah kepada pejabat di masa Lebaran atau hari-hari besar keagamaan sangat terkait erat dengan jabatan.

Sekarang kalau dia sudah bukan hakim agung, apa ada yang memberi parsel? Jawab dengan jujur. Saya setuju dengan KPK, bersihkan semua dan mulai sekarang tidak ada kiriman untuk pejabat. Saya pikir cukup dengan kartu ucapan, kita sudah menjalin silaturahmi, katanya. (vin)

Sumber: Kompas, 18 Oktober 2006