Guna meminimalisasi potensi terjadinya korupsi di tingkat birokrasi, pemerintah daerah disarankan menerapkan sistem pelayanan terpadu satu atap. Sistem layanan ini terbukti lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan masalah perizinan dan nonperizinan.

Demikian salah satu rekomendasi kegiatan Workshop Monitoring Eksternal Proyek Pemerintah, Senin-Selasa (29/8) di Jakarta. Kegiatan yang diprakarsai Bank Dunia bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu dihadiri sejumlah wartawan media massa dan organisasi kemasyarakatan.

Menurut Chesna F Anwar, Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi salah satu pembicara, Indonesia berada di urutan 137 dari 159 negara di dunia yang melakukan praktik korupsi.

Di level birokrasi, korupsi terjadi dari tingkat pusat hingga daerah. Praktiknya meliputi izin usaha, pajak, pengadaan barang dan jasa pemerintah, proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan, pungutan liar oknum polisi, imigrasi dan tenaga kerja, serta proses pembayaran termin proyek, katanya.

Dari hasil penelitian KPK, penyebab utama korupsi terkait dengan rendahnya integritas dan profesionalisme, lemahnya komitmen penegak hukum, adanya peluang di lingkungan kerja, dan sistem penggajian yang kurang profesional.

Tentang upaya menekan praktik korupsi birokrasi, Chesna menyarankan agar ada penerapan sistem good governance yang berprinsip pada akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Salah satu penerapan good governance adalah menerapkan sistem pelayanan terpadu oleh pemerintah kepada publik.

Sistem pelayanan satu atap terbukti efektif menekan praktik korupsi dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sayangnya belum semua pemerintah daerah menerapkan sistem pelayanan terpadu ini, ujarnya.

Rekomendasi lokakarya lainnya adalah akan diadakan pilot project antikorupsi dengan lokasi di Provinsi DI Yogyakarta dan Nanggroe Aceh Darussalam. Steve Burgess, staf Bank Dunia di Jakarta, mengemukakan, pihaknya bersedia membiayai pilot project di kedua provinsi itu. (ONI)

Sumber: Kompas, 30 Agustus 2006