Lima lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penegak Citra Dewan Perwakilan Rakyat melaporkan legislator penerima dana Departemen Kelautan dan Perikanan ke Badan Kehormatan DPR kemarin. Kelima LSM itu adalah Indonesia Corruption Watch, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sekretariat Nasional Fitra, Initiative Institute, dan KIPP Indonesia.

Mereka menyerahkan bukti-bukti adanya aliran dana yang diduga diterima sejumlah anggota Dewan dari Departemen Kelautan dan Perikanan pada 2004. Barang bukti yang diserahkan berupa pembukuan keuangan Departemen Kelautan serta pengakuan tersangka kasus dana nonbujeter itu di pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Laporan diterima Wakil Ketua Badan Kehormatan Gayus Lumbuun.

Ibrahim Fahmi dari ICW mengatakan dana taktis Departemen Kelautan mengalir ke anggota Dewan secara pribadi ataupun sebagai kelengkapan DPR. Total dana mencurigakan dari DKP yang mengalir ke DPR sebesar Rp 1,28 miliar, kata Ibrahim. Perinciannya, Rp 335 juta diterima anggota Dewan dan Rp 950 mengalir ke alat kelengkapan Dewan.

Gayus Lumbuun berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Rencananya, dua minggu setelah laporan diterima, lembaga ini akan mendengarkan keterangan dari saksi pelapor.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, mantan menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi memberikan kesaksian dalam kasus dugaan korupsi di Departemen Kelautan dengan terdakwa Sekretaris Departemen Kelautan Andin Taryoto. Menurut Freddy, dirinya pernah memberikan perintah kepada Andin agar menghentikan penarikan sumbangan dana nonbujeter. Peruntukan awal sumbangan itu adalah untuk bantuan sosial dan kedinasan, bukan untuk kepentingan pribadi, katanya.

Freddy tidak mengelak jika dikatakan dirinya pernah menerima dana itu untuk kepentingan perjalanan dinas ke Roma, perumahan dinas, dan biaya perawatan kesehatan sekitar Rp 164 juta. Tapi, Saya baru tahu bahwa itu diambil dari dana nonbujeter. ERWIN D | KARTIKA

Sumber: Koran Tempo, 9 Mei 2007